RIAU (RA) - Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, mengapresiasi langkah Kapolda Riau yang turun langsung merespons keluhan masyarakat terkait antrean bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
Ayat berharap penindakan tersebut dapat mengungkap penyebab antrean dan menghentikan dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kapolda Riau yang langsung merespons keluhan masyarakat terkait antrean BBM, khususnya solar. Ini merupakan tindakan konkret," ujar Ayat, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, selisih harga antara solar subsidi dan solar industri berpotensi dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan. Karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar BBM subsidi tepat sasaran.
"Langkah ini perlu didukung dan dilanjutkan agar praktik penyimpangan distribusi BBM bisa dihentikan dan antrean tidak terus berulang," tambahnya.
Ayat mengungkapkan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya, ia telah menanyakan persoalan pasokan BBM kepada Pemprov Riau melalui dinas terkait. Saat itu, pihak yang membidangi minyak dan gas bumi (migas) menyebut pasokan sebenarnya mencukupi.
"Kalau pasokan BBM cukup, tetapi masih terjadi antrean panjang, berarti ada persoalan dalam distribusinya. Salah satunya bisa jadi penimbunan," jelasnya.
Ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi, termasuk menindak SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Jika terbukti ada SPBU yang bermain dengan oknum dalam penyaluran BBM subsidi, izinnya harus dicabut. Harus ada tindakan tegas," tegasnya.
Ayat juga menekankan, penegakan hukum harus berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk jika ditemukan keterlibatan oknum aparat.
"BPH Migas harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar. Jika ada oknum aparat yang terlibat, mereka juga harus ditindak," ujarnya.
Ia berharap langkah Kapolda Riau dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan menuntaskan persoalan distribusi solar subsidi yang memicu antrean di sejumlah SPBU.
"Itu harapan masyarakat. Kami berharap persoalan ini segera terungkap," pungkasnya.
