RIAU (RA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan di Riau untuk mencegah dugaan penyimpangan dan memastikan seluruh persyaratan dipenuhi.
Budiman menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam proses tersebut. Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, pihak yang terlibat harus ditindak sesuai hukum.
"Kalau memang terjadi permainan oleh oknum di daerah, harus ditindak. Saya minta KPK ikut mengawasi betul proses perpanjangan HGU ini agar tidak dimainkan oleh oknum-oknum di bawah," tegas Budiman, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, proses perpanjangan HGU melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga pemerintah daerah. Perusahaan juga wajib memenuhi seluruh persyaratan, termasuk kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20 persen.
Budiman menegaskan, perusahaan yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dipersulit dalam mengurus perpanjangan HGU.
"Silakan perusahaan mengurus perpanjangan HGU. Kalau seluruh persyaratan sudah dipenuhi dengan cukup dan sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menghambat prosesnya," ujarnya.
Politisi Gerindra itu berharap pengawasan KPK dapat mencegah praktik penyimpangan dan memastikan proses perpanjangan HGU berjalan transparan serta tidak merugikan masyarakat.
"Selama ini ada banyak yang melanggar aturan. Diduga ada permainan sehingga izin HGU diperpanjang dan diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat," pungkasnya.
