DUMAI (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha dan peningkatan akses pendidikan untuk menekan angka kemiskinan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Masyarakat juga perlu didorong agar mampu membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi," kata Syahrial saat Upacara Hari Santri Nasional di Dumai, Kamis (22/10/2026).
Menurut Syahrial, pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan usaha baru dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pemaparan capaian dua tahun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah juga menyoroti penguatan data kesejahteraan ekonomi sebagai dasar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan.
Data tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Cakupan program ini disebut mencapai sedikitnya 23 juta sasaran di 88 kabupaten/kota dan minimal 6.000 desa.
Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan target membentuk sedikitnya 10 juta pelaku usaha baru hingga akhir 2029. Hingga saat ini, disebutkan telah terbentuk sekitar 100.000 usaha baru.
Pengembangan UMKM diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, penerima bantuan sosial secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengembangkan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Dalam pemaparan tersebut, angka kemiskinan disebut turun dari 9 persen menjadi 8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga maksimal 5 persen pada 2029.
Syahrial berharap penguatan data, pengembangan UMKM, dan peningkatan akses pendidikan dapat berjalan beriringan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Riau.
"Kita ingin masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.
Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
