RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memangkas sejumlah program yang dinilai kurang mendesak dalam finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dilakukan agar anggaran lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap program yang telah dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dalam proses finalisasi ini, kita mengevaluasi kembali program-program yang sudah dilaporkan. Kegiatan yang kurang mendesak dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan minimal masyarakat kita kurangi, bahkan ada yang dihapus," kata Syahrial, Kamis (22/10/2026).
Selain mengevaluasi belanja, Pemprov Riau memperkuat anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir tahun. Bantuan dari Presiden juga dimasukkan ke dalam APBD untuk mendukung penanganan di daerah.
"Anggaran penanganan karhutla kita perkuat. Bantuan dari Presiden juga kita akomodasi dalam APBD agar upaya penanganan dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun," ujarnya.
Syahrial menyebut bantuan tersebut kini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau, termasuk Pekanbaru dan Dumai yang sebelumnya belum menerima alokasi.
Ia berharap bantuan itu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanganan karhutla dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
