RIAU (RA) - DPRD Riau mengkritik penanganan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 27.250 warga di 12 kabupaten/kota di Riau mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau yang juga anggota Fraksi PKS, Amal Fathullah, menilai pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah konkret untuk menangani masyarakat yang terdampak asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia (lansia).
Amal mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah membagikan masker gratis kepada masyarakat. Namun, ia menilai upaya serupa dalam penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap masih perlu diperkuat oleh Pemprov Riau.
"Kita berharap ada langkah konkret terkait penanganan dampak ISPA, seperti penyediaan ruang oksigen dan masker untuk menangani korban ISPA. Ini tentu harus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," ujar Amal, Rabu (15/10/2026).
Ia mengaku belum melihat adanya langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan instansi terkait untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap Karhutla.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata agar masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai.
"Langkah pemerintah harus memberikan solusi nyata. Kita juga perlu mencontoh daerah yang sudah melakukan penanganan ISPA dengan baik," tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, jumlah warga yang mengalami ISPA telah mencapai 27.250 kasus yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi, yakni 7.434 kasus.
Selanjutnya, Kabupaten Kampar mencatat 3.629 kasus, Bengkalis 2.964 kasus, Kota Dumai 2.887 kasus, dan Kabupaten Siak sebanyak 2.806 kasus.
"Kemudian Pelalawan 2.555 kasus, Kuansing 1.297 kasus, Indragiri Hulu 1.235 kasus, Kepulauan Meranti 1.188 kasus, Rokan Hulu 908 kasus, Rokan Hilir 205 kasus, dan Indragiri Hilir 79 kasus," katanya.
