RIAU (RA) - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk daerah.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan keuangan daerah dan menghambat pembangunan, terutama infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Kaderismanto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, termasuk DBH, dana pajak, dan bagi hasil lainnya.
Jika alokasi DBH sawit berkurang, kemampuan daerah membiayai pembangunan juga akan terdampak.
"Daerah ini diisi oleh rakyat Indonesia juga. Tentu harus diberikan perhatian khusus agar daerah bisa membangun. Kebutuhan mendasar daerah sangat besar, terutama pembangunan infrastruktur," ujar Kaderismanto, Senin (19/10/2026).
Ia menilai, kebijakan transfer ke daerah perlu mempertimbangkan perbedaan potensi sumber daya alam setiap wilayah. Menurutnya, daerah yang memiliki sumber daya alam, termasuk Riau sebagai penghasil sawit, tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
"Kita ingin seimbang. Ada daerah yang tidak punya sumber daya alam, ada yang punya. Namun, daerah yang memiliki sumber daya alam juga harus mendapat perhatian khusus," jelasnya.
Kaderismanto berharap pemerintah pusat mengembalikan transfer DBH sawit sesuai perhitungan yang semestinya agar tidak membebani keuangan daerah penghasil sawit.
"Harapan kita, transfer pusat ke daerah dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai hitungan yang tidak mematikan daerah. Kami meminta perhatian pemerintah pusat karena daerah ini juga bagian dari Indonesia," pungkasnya.
