Riauaktual.com - Advokasi Keamanan Pangan di Wilayah Regional Barat menyoroti pentingnya keamanan pangan sebagai tanggung jawab bersama yang merupakan prasyarat untuk memperoleh pangan bergizi.

Kegiatan ini melibatkan peran aktif semua stakeholder di kabupaten atau kota untuk memperkuat dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program terpadu keamanan pangan.

Kegiatan advokasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Juga turut hadir Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pangan Nasional, Tim Percepatan Penurunan Stunting, serta perwakilan dari 236 kabupaten dan 65 kota dari 18 provinsi di wilayah barat Indonesia.

Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM, Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME menyampaikan bahwa tema pada kegiatan advokasi ini adalah Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keamanan Pangan.

"Kali ini tema advokasi adalah Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keamanan Pangan," katanya dalam acara Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat, Rabu (13/6/2024).

Ia menjelaskan keamanan pangan berada di sepanjang rantai pangan dari pertanian, perikanan, produk segar bahkan dari pertanian dilakukan sampai dengan siap dikonsumsi dan didalamnya terdapat banyak sektor pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Tidak ada ketahanan pangan tanpa food safety. Keamanan pangan dan mutu pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan," ujar Ema. 

Ia menekankan bahwa keamanan pangan adalah prasyarat penting bagi penyerapan zat gizi yang optimal oleh tubuh. Tanpa keamanan pangan, zat gizi tidak dapat diserap dengan baik, yang berpotensi mengganggu pertumbuhan fisik dan meningkatkan risiko stunting pada anak dan balita.

Ema juga menyoroti kontribusi keamanan pangan terhadap pembangunan Indonesia, khususnya dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Hal ini Ia jelaskan lantaran, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah program percepatan penurunan stunting, yang menjadi langkah penting dalam memaksimalkan bonus demografi Indonesia.

"Salah satu fokus pemerintah untuk memaksimalkan bonus demografi untuk menggapai Indonesia emas 2045 adalah program percepatan penurunan stunting," ungkapnya

Dengan adanya advokasi ini, diharapkan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan dapat disamakan, serta peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan semakin diperkuat. Hal ini akan menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.