Riauaktual.com - Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Siak, Dra Hj Rasidah, bersama 110 ketua PKK tingkat desa, melakukan kunjungan kerja Bimbingan Teknis (Bimtek) dan studi tiru ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu (12/6).
Kunjungan tersebut didampingi oleh Bupati Siak Alfedri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Muhammad Arifin, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop-UMKM). Rombongan disambut oleh Pelaksana Harian (Plh) Ade Zakir, Asisten I, beserta jajarannya di Aula Kantor Bupati Bandung Barat.
Rasidah menyatakan bahwa tujuan Bimtek dan studi tiru ini adalah untuk mempelajari bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa-desa yang digerakkan oleh istri penghulu (kepala desa) dapat dikelola dengan baik dan berkompeten.
"Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu penggerak PKK tingkat desa. Jika produk UMKM mereka berkualitas, maka akan menghasilkan pendapatan tambahan," ujar Rasidah kepada Riauaktual.com pada Kamis (13/6).
Ia juga menambahkan bahwa tidak hanya istri kepala desa yang akan terbantu ekonominya, tetapi juga ibu-ibu lainnya di desa tersebut. "Jika produk yang dikelola oleh PKK desa banyak diminati, maka ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang lain," tambahnya.
Bupati Siak, Alfedri, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang menghasilkan produk UMKM berkualitas yang telah diakui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) RI.
"Selain mutu produk UMKM di Bandung Barat yang telah diakui, produk mereka juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian KUKM," kata Alfedri.
Pada kesempatan tersebut, Alfedri mendampingi para ibu penggerak PKK Kabupaten Siak untuk melihat upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
"TP PKK Bandung Barat berhasil mengelola dan meningkatkan penghasilan keluarga melalui 1000 UMKM. Kami berharap prestasi ini dapat diterapkan di Kabupaten Siak dengan mekanisme ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi), sehingga perkembangan ekonomi masyarakat dapat lebih baik lagi," ujarnya.
Kepala Dinas DPMK Siak menjelaskan bahwa biaya yang digunakan oleh 110 ketua PKK desa bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK).
"Biaya kunjungan ketua PKK desa ini berasal dari ADK," jelasnya. (Inf)
GoogleNews
