RIAU (RA)- Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Riau di Rokan Hilir (Rohil), Rizka Utama Nasution, menbantah telah terjadi perilaku perkosaan di kampus yang dipimpinnya.

"Memang ada terjadi kasus amoral, hingga menyebabkan Enam Praja diusulkan untuk diberhentikan, jadi saya tegaskan itu bukan kasus perkosaan," tegas Rizka kepada wartawan, Senin (6/7), di Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Rizka menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, saat Kunker ke Riau beberapa hari lalu menyebut kalau telah terjadi pratek yang tidak baik di kampus IPDN Riau yakni terjadinya perkosaan.

Rizka menjelaskan, pemberian sanksi bagi Enam orang Praja tersebut merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan komisi disiplin kampus pusat.

"Mereka itu turun ke kampus IPDN kampus Riau atas permintaan kita, karena sebelumnya komisi disiplin kita juga telah melakukan investigasi, mungkin terjadi informasi yang salah didengar Mendagri," ujar Rizka.

Rizka dalam kesempatan itu bahkan menyebut kalau kampus IPDN Riau rutin melakukan pemeriksaan terhadap praja, sehingga melalui pemeriksanaan rutin itulah ditemukan Enam Praja yang melakukan perbuatan amoral.

"Setiap bulan, dan ketika usai cuti, mereka akan diperiksa, apakah barang bawaannya, ataupun fisik mereka, untuk semua Praja. Dari hasil pemeriksanaan rutin itulah kita menemukan Enam Praja yang berprilaku amoral," tegasnya.

Rizka juga menjelaskan bahwa, dari Enam Praja yang terancam diberhentikan tersebut Dua orang perempuan dan Empat orang laki-laki. "Kenapa itu dikatakan bukan pemerkosaan, karena dua yang perempuan ini adalah satu yang melakukan tindakan amoral, dan satunya lagi sebagai perantara, jadi sekali lagi, yang ada itu bukan pemerkosaan," tegasnya lagi.

Terkait ungkapan Mendagri yang menyebut akan memindahkan kampus, dengan alasan letaknya jauh, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan, Rizka mengaku kalau hal itu memang benar adanya, lokasi kampus IPDN Rohil, untuk bisa ke kota terdekat minimal menempuh waktu 1 jam, yakni ke Kota Dumai dan Duri.

Begitu juga dengan rencana Mendagri yang akan mengganti pimpinan di IPDN Rohil, Dirinya mengaku tidak mempersoalkan, karena memang sudah menjadi komitmen dan keharusan bagi PNS seperti dirinya siap ditugaskan dimana saja.

"Hanya saja, kami tidak mau kalau yang menjadi alasan pemindahan itu adalah karena dinilai gagal hingga terjadi pemerkosaan, padahal itu tidak pernah terjadi," pungkasnya.

Terhadap hal itu, Rizka juga mengaku telah meminta kepada Rektor IPDN untuk bisa memberi penjelasan kepada Mendagri, terkait apa yang sebenarnya terjadi, karena rekondasi pemecatan terhadap Enam Praja, merupakan hasil dari komsi disipilin kampus IPDN pusat.

"Kepada Kapuspen Kemndagri itu juga disampaikan. Terlepas dari itu, kita menghormati apa yang disampaikan pak Mendagri, karena IPDN itu berada dibawah Kemendagri, hanya saja, kita berharap Mendagri bisa juga menghimpun informasi dari pihak kita," harapnya.

Saat memberi keterangan kepada wartawan, Rizka Utama didampingi oleh Ardiansyah, Pembantu Direkur I Bidang Teknik, Asmunci, Direktur III bidang ke Prajaaan, dan Royland, Kabag Akademik. (Dr)