PEKANBARU (RA) - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj Pemko Pekanbaru tahun anggaran 2015. Hampir semua fraksi menyoroti kinerja Pemko soal PAD, Senin (25/7).

Hampir semua fraksi di DPRD Kota Pekanbaru menilai bahwa Pemko Pekanbaru masih sangat lemah dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi seusai paripurna kepada wartawan menjelaskan bahwa sebenarnya keinginan Pemko Pekanbaru selama ini adalah Opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Namun dikarenakan pengelolaan aset yang buruk, maka Pemko tetap saja mendapatkan WTP dari LHP BPK Provinsi Riau.

"Ini terus kita sempurnakan, bagaimana permasalahan aset ini bisa selesai. Seluruh SKPD harus melakukan penataan asset dengan baik, karena Wako dibantu SKPD, ada 41 SKPD. Kita tidak menyerah dan terus berusaha, 2017 dan seterusnya kita berusaha," kata Ayat.

Terkait keluhan fraksi DPRD yang mengatakan PAD Pemko Pekanbaru yang terus menurun, Ayat mengatakan bahwa pihaknya di penghujung kepemimpinan ini masih terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem.

"Kita perbaiki sistem, kalau sudah baik insya Allah terus-terusan dapat WTP. Misalnya, sudah kita lakukan sistem keuangan akuntansi berbasis aktual, mengupdate para SDM-nya, karena kalau akuntansinya sudah betul dan SDMnya tidak, ini tentu tidak baik juga, ini terus kita berusa membangun kerjasama dengan lembaga, misalnya BPKP, konsultasi dalam menata keuangan ini," terangnya.

Disinggung buruknya pengelolaan asset dan keuangan daerah ini digambarkan dengan lemahnaya Pemko Pekanbaru, contohnya dalam pengelolaan asset mobil dinas, Ayat sedikit terbatah menjawabnya dan hanya bisa berjanji, akan terus memperbaiki sistem kemudian persoalan ini menjadi PR bagi Pemko Pekanbaru.

"Kalau itu gak masuk, itu hal.. Ini tinggal pencatatan, misalnya sudah dibeli mobil sekian, didistribusian kemana saja ini harus tercatat semua, jangan sampai mobil ada, STNK tidak ada, yang makai juga tidak tahu siapa, ini PR yang harus diseleasikan," tuturnya.

Agar pengelolaan keuangan daerah bisa bagus dan PAD bisa meningkat dan terserap dengan baik, dalam paripurna itu DPRD juga menyarankan dilakukan secara online, Ayat mengaku hal ini sudah dilakukan.

"Ini sebetulnya semangat pak wali mengatakan smart city, semua SKPD harus siap dengan itu, misal pengaduan SKPD harus cepat, misalkan saya, facebook, twitter, bahkan hp saya saja bisa 1x24 jam, kecuali saat rapat dimatikan, saat SMS saya repon cepat, saat orang misalnya inbox di sosmed saya bisa saya respon cepat, ini semua SKPD harusnya bisa seperti itu," katanya mencontohkan.

"Termasuk juga tadi misalnya online di dalam penerimaan-penerimaan kepada wajib pajak, ini sudah lama kita minta dibenahi. Ketika kami sidak kemarin, hari pertama kerja di Dispenda, masih didapatkan pegawai staff kita terima uang langsung, itu langsung ditegur wako, jangan ada lagi terima uang langsung, harus online. Memang masih banyak keluhan-keluhan yang perlu dibenahi, ini PR kita bersama kedepannya," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril SH usai paripurna kepada wartawan menjelaskan, mengenai peningkatan PAD, pihaknya di DPRD ini telah melakukan rapat dengan Satker dengan komisi terkait keuangan daerah.

"Nanti kita coba undang mereka di komisi terkait, kalau tidak di Banggar. Masalah anggaran tupoksi kita ada di Komisi II, kemarin kita minta juga masalah realisasi anggaran dibicarkan komisi. Kita di DPRD ini ada di masing-masing alat kelengkapan, ini yang bekerja nanti, peningkatan PAD kita minta juga alasannya, apa penyebabnya kok turun," tutupnya. (DWI)