Riauaktual.com - Dampak lesunya perekonomian dari sektor pasar ritel, di klaim tidak berdampak di Kota Pekanbaru. Sejumlah alasan disampaikan oleh Legislator. Salah satunya daya beli masyarakat terhadap suatu barang tidak hanya terfokus pada tingkat konsumtif saja.

"Sifat konsumtif tidak terlalu berdampak di daerah. Menurut saya tingkat kebutuhan bukan hanya bisnis saja. Ada perkebunan juga. Jadi tingkat konsumtif masyarakat dari sektor perkebunan tidak berdampak," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE, saat berbincang bersama wartawan, Jum'at (4/8/17).

Memang katanya, secara nasional pasar ritel terlihat lesu. Namun, kondisi ini tidak berpengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di Kalimantan ataupun Sumatera.

"Faktor ekonomi dari perdagangan memang (lesu,red) tapi kalau perkebunan kita melihat secara nasional ini meningkat, itu berdampak kebutuhan masyarakat seperti daya belinya," ucap politisi dari Partai Demokrat ini.

Khusus di Kota Pekanbaru, kondisi kelesuan masih bisa diimbangi. Meskipun, Dana Perimbangan yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi penurunan drastis.

"Dana perimbangan pusat ini saya lihat berpengaruh juga, karena kucuran di daerah sangat kecil, terutama kesejahteraan pegawai. Penurunannya hampir 50 persen. Kita lihat dari tahun ke tahun selalu menurun," jelasnya.

Dari data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, terhitung Juli 2017, Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama inflasi tertinggi. Angka Inflasi 0,58 persen.

BPS Riau mencatat, secara keseluruhan inflasi di Riau menduduki 0,48% dan lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 0,22%. Lonjakan ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada lima kelompok pengeluaran.

Angka itu terdiri dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga masing-masing sebesar 0,80 persen. Diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,72 persen, kelompok bahan makanan sebesar 0,63 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen. (bir)