JAKARTA (RA) - Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat beragam tanggapan dari jajaran legislator dan pengamat kebijakan publik dalam Dialektika Demokrasi "Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat Hingga Kemandirian Nasional," di Gedung DPR RI, Kamis (22/10/2026) kemarin.
Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan sumber daya alam (SDA), kedaulatan data nasional, tata kelola program prioritas, hingga pergeseran pola komunikasi pemerintah.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai dua tahun pemerintahan Prabowo ditandai oleh keberanian melakukan perubahan fundamental. Fokus utama pemerintah terletak pada penutupan kebocoran kekayaan negara.
"Khususnya penanganan praktik underpricing dan underinvoicing ekspor SDA, serta pemastian repatriasi devisa hasil ekspor, " ujar Andre.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Andre menegaskan bahwa program yang telah menjangkau sekitar 59 juta penerima manfaat ini sangat dibutuhkan masyarakat daerah, meski ia mengakui perlunya penguatan pengawasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan keamanan pangan melalui pemanfaatan CCTV serta AI untuk mencegah keracunan.
Dari perspektif pengawasan dan kepastian hukum, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menekankan pentingnya tata kelola hukum, kedaulatan data, serta pengendalian ekosistem digital nasional.
Rieke mendorong percepatan aturan pelaksanaan kebijakan dan penerapan Satu Data Indonesia (integrasi data numerik dan spasial) sebagai fondasi perencanaan pembangunan nasional yang akurat. Ia juga mengingatkan agar transformasi digital berada sepenuhnya di bawah kendali negara demi keamanan publik.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis-konstruktif. Mardani mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga ketahanan pangan dan produksi beras tanpa impor, namun mengingatkan bahwa harga beras di tingkat konsumen masih tergolong tinggi.
Selain itu, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) agar tidak membebani ruang fiskal pemda, pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga investasi seperti Danantara, serta perlunya memprioritaskan kenaikan gaji guru dalam perencanaan anggaran mendatang.
Menanggapi perjalanan dua tahun pemerintahan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Trubus Rahadiansyah, mengamati adanya perubahan positif pada paradigma komunikasi kebijakan pemerintah.
"Pada tahun pertama pola perumusan kebijakan cenderung top-down dan elitis, memasuki tahun kedua pemerintah dinilai mulai membuka ruang dialog dua arah melalui konsultasi publik dan keterlibatan pakar," katanya.
