Ada pepatah Melayu yang kerap saya ingat ketika membaca data fiskal daerah: “Selagi ada akal, selagi ada jalan.” Pepatah ini mengajarkan bahwa kesulitan bukan alasan untuk berhenti melangkah, melainkan dorongan untuk berpikir lebih kreatif.
Saya mengawali tulisan ini dengan pepatah tersebut karena percaya bahwa tekanan fiskal yang tengah dihadapi Provinsi Riau, khususnya kawasan pesisir, bukanlah tanda kebuntuan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum untuk bergerak dengan pendekatan yang berbeda dan membangun kemandirian. Dalam konteks itulah gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir menemukan relevansinya, bukan sebagai pelarian dari persoalan fiskal, melainkan sebagai salah satu tawaran penataan pemerintahan yang perlu dikaji secara serius.
Mari kita mulai dari fakta yang perlu dicermati dengan kepala dingin. Pemerintah merencanakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun pada 2027, naik 5,5 persen dibandingkan dengan outlook TKD 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Secara nominal, angka tersebut memang meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan total belanja APBN yang terus berkembang, porsi transfer untuk daerah berpotensi tetap menghadapi tekanan. Dengan kata lain, daerah mungkin menerima dana lebih besar secara nominal, tetapi belum tentu memperoleh porsi yang lebih besar dalam keseluruhan belanja negara.
Tekanan tersebut semakin terasa ketika melihat perubahan komponen TKD, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), yang pada 2026 disebut mengalami pemangkasan hingga 69,5 persen dibandingkan dengan APBN 2025. Di sisi lain, kapasitas fiskal Riau turun dari kategori sedang menjadi rendah. Bagi Riau, yang selama puluhan tahun mengandalkan DBH minyak dan gas bumi sebagai salah satu penopang utama APBD, kondisi ini merupakan sinyal yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan keluhan, tetapi membutuhkan langkah nyata untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Dalam ekonomi publik, kondisi ini berkaitan dengan konsep flypaper effect dan fiscal illusion. Ketergantungan yang berkepanjangan terhadap dana transfer dapat membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap perubahan transfer dari pusat dibandingkan dengan upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, pengembangan sumber pendapatan mandiri berisiko tidak menjadi prioritas utama.
Dalam ungkapan sederhana, kita seolah menikmati hasil dari rumah orang lain, tetapi lupa membangun rumah sendiri. Kejayaan minyak bumi selama bertahun-tahun telah menjadi penopang ekonomi Riau. Namun, ketergantungan terhadap penerimaan migas juga berpotensi mengurangi urgensi diversifikasi sumber pendapatan daerah.
Ketika sumur migas semakin menua dan kebijakan transfer mengalami perubahan, kerentanan struktur fiskal itu semakin terasa. Dampaknya menjadi perhatian penting bagi kawasan pesisir, termasuk Bengkalis, Rokan Hilir, dan Siak yang selama ini menjadi bagian penting dalam kontribusi ekonomi dan penerimaan migas Riau. Sementara itu, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur serta meningkatkan pemerataan pelayanan publik.
Paradoks ini memang tidak mudah dihadapi. Namun, situasi tersebut juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah.
Di sinilah saya ingin mengajak pembaca melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Tekanan fiskal tidak semestinya langsung dijadikan alasan untuk menutup pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi salah satu dasar untuk mengevaluasi apakah penataan wilayah dan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pembangunan serta pengelolaan potensi ekonomi.
Lima daerah yang diusulkan menjadi bagian dari Riau Pesisir, yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti, memiliki potensi ekonomi yang besar. Kawasan ini disebut menyumbang lebih dari 43 persen aktivitas ekonomi Provinsi Riau. PDRB per kapita Bengkalis mencapai Rp292 juta per tahun, Siak Rp268 juta, dan Dumai Rp171 juta.
Selain itu, kawasan ini memiliki pelabuhan, industri pengolahan, akses perdagangan melalui Selat Malaka, perkebunan kelapa sawit, potensi perikanan, serta komoditas sagu yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kepulauan Meranti.
Artinya, kawasan ini bukan wilayah yang harus membangun perekonomian dari titik nol. Modal ekonomi telah tersedia, tetapi membutuhkan tata kelola yang efektif, kebijakan yang tepat sasaran, dan koordinasi pembangunan yang lebih terarah. Rentang kendali pemerintahan yang selama ini berpusat di Pekanbaru juga menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi untuk memastikan kebutuhan setiap daerah dapat ditangani secara optimal.
Meski demikian, pembentukan provinsi baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal. Kekhawatiran bahwa Riau Pesisir justru akan menghadapi ketergantungan baru terhadap transfer pusat merupakan hal yang wajar dan harus dijawab dengan perhitungan yang matang.
Pembentukan provinsi baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembangunan infrastruktur pemerintahan, penataan birokrasi, hingga pembiayaan operasional. Karena itu, kelayakan fiskal harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pemekaran direalisasikan.
Pengalaman Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran mengenai peluang dan tantangan pengelolaan wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi maritim. Namun, pengalaman tersebut tidak bisa dijadikan jaminan bahwa Riau Pesisir akan memperoleh hasil serupa. Keberhasilan tetap bergantung pada kondisi awal, kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan mengelola pendapatan dan belanja daerah.
Demikian pula, peluang memperoleh tambahan alokasi transfer dari pemerintah pusat perlu dihitung secara hati-hati. Kapasitas fiskal yang rendah tidak dengan sendirinya menjamin provinsi baru memperoleh dana lebih besar. Seluruh proyeksi penerimaan harus mengacu pada kebijakan yang berlaku, formula alokasi, serta kebutuhan belanja yang wajib dipenuhi.
Proyeksi APBD awal Riau Pesisir yang diperkirakan berkisar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun dalam skenario moderat, misalnya, perlu diuji melalui kajian fiskal yang transparan. Proyeksi tersebut harus memperhitungkan sumber penerimaan yang realistis, pembagian aset dan kewajiban, kebutuhan aparatur, belanja pelayanan publik, serta biaya pembentukan pemerintahan baru. Dengan begitu, besarnya angka proyeksi tidak sekadar menjadi alasan untuk mendukung pemekaran, tetapi benar-benar mencerminkan kemampuan keuangan daerah.
Kunci keberhasilan fiskal Riau Pesisir bukan terletak pada seberapa besar dana yang ditransfer dari Jakarta. Ketergantungan terhadap transfer tidak mungkin terus dijadikan andalan tanpa upaya memperkuat sumber pendapatan sendiri. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah keunggulan komparatif kawasan menjadi keunggulan kompetitif yang mampu menghasilkan nilai tambah dan memperluas PAD secara berkelanjutan.
Kota Dumai, dengan pelabuhan dan kawasan industrinya, memiliki peluang untuk mengembangkan penerimaan dari aktivitas ekonomi, jasa, dan investasi. Namun, peningkatan PAD harus tetap mengikuti kewenangan perpajakan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertumbuhan aktivitas ekonomi juga perlu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Siak dan Bengkalis memiliki basis perkebunan serta agroindustri yang dapat diperkuat melalui hilirisasi. Pengembangan industri pengolahan di dalam daerah akan membantu meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.
Rokan Hilir memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Sementara itu, Kepulauan Meranti memiliki potensi sagu dan kelapa yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk melalui inovasi pengolahan pangan dan perluasan akses pasar.
Pembentukan provinsi baru berpotensi mempermudah koordinasi pembangunan di lima daerah tersebut. Namun, manfaat itu hanya akan terwujud jika didukung pembagian kewenangan yang jelas, perencanaan yang terintegrasi, serta birokrasi yang efektif. Tanpa itu semua, pemekaran justru berisiko menambah beban anggaran tanpa menghasilkan peningkatan pelayanan publik yang sebanding.
Optimisme terhadap Riau Pesisir juga tidak boleh menutup mata terhadap ketimpangan internal. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antara Dumai dan Kepulauan Meranti, misalnya, menunjukkan bahwa setiap daerah membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Tantangan pengentasan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan mahalnya biaya pelayanan di wilayah kepulauan harus menjadi perhatian utama.
Tanpa formula pembagian anggaran yang adil dan kebijakan afirmasi yang tepat bagi wilayah yang tertinggal, pemekaran berisiko hanya memindahkan ketimpangan dari tingkat provinsi induk ke provinsi baru. Kondisi seperti itu tentu bukan kemajuan yang sesungguhnya.
Karena itu, rancangan besar pembangunan Riau Pesisir untuk periode 2027–2045 harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, indikator yang terukur, serta target yang dapat dievaluasi. Dokumen perencanaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pelengkap administratif atau seremonial.
Model ekonomi multipusat dapat menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan. Dumai diarahkan sebagai pusat industri dan perdagangan, Siak sebagai pusat agroindustri, Bengkalis sebagai koridor energi dan maritim, Rokan Hilir sebagai pusat ekonomi biru, serta Kepulauan Meranti sebagai pusat pengembangan pangan kepulauan. Pembagian peran tersebut harus tetap memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengembangkan sektor lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi dapat menyebar melalui konektivitas infrastruktur, rantai pasok antardaerah, investasi, dan penguatan sumber daya manusia.
Atas dasar itu, rekomendasi yang ingin saya sampaikan bukan sekadar daftar program teknis, melainkan perubahan paradigma pembangunan. Pemerintah daerah di kawasan Riau Pesisir perlu menggeser orientasi dari sekadar mengejar transfer dan hibah menuju penciptaan nilai ekonomi yang bersumber dari potensi daerah sendiri.
Penguatan PAD harus dilakukan melalui perluasan basis ekonomi yang sah, peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan administrasi pendapatan, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru. Badan usaha milik daerah (BUMD) juga perlu direformasi agar dikelola secara profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Di sisi lain, kemitraan dengan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat dipertimbangkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang layak secara ekonomi dan sesuai dengan kemampuan fiskal. Setiap skema pembiayaan harus disertai kajian manfaat, risiko, dan kewajiban jangka panjang agar tidak menjadi beban baru bagi anggaran daerah.
Langkah-langkah tersebut tidak perlu menunggu terbentuknya provinsi baru. Justru, memulai pembenahan sejak sekarang merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kelayakan gagasan Riau Pesisir. Kinerja pengelolaan anggaran yang baik, transparansi, dan akuntabilitas juga penting untuk membangun kepercayaan publik serta memperkuat hubungan fiskal dengan pemerintah pusat.
Pada akhirnya, optimisme terhadap Riau Pesisir bukanlah keyakinan yang lahir dari pengabaian terhadap tantangan, melainkan dari pembacaan yang jujur atas potensi dan persoalan yang ada.
Dalam tradisi Melayu, dikenal ungkapan, “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.” Nilai-nilai yang kokoh menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Masa depan Riau Pesisir tidak semestinya hanya ditentukan oleh seberapa besar minyak yang dapat diambil dari perut bumi, tetapi juga oleh kecerdasan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola laut, perkebunan, pelabuhan, industri, serta sumber daya manusia.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini bukan bukti bahwa Riau Pesisir pasti layak atau tidak layak menjadi provinsi baru. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dasar untuk menguji secara objektif apakah pembentukan provinsi mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dan risikonya.
Dengan kajian kelayakan yang transparan, perencanaan yang matang, kepemimpinan berintegritas, dan komitmen terhadap kemandirian fiskal, Riau Pesisir memiliki peluang untuk berkembang menjadi kawasan yang lebih produktif dan sejahtera. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh perubahan batas administrasi semata, melainkan oleh kemampuan menghadirkan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, harapan baru otonomi Riau Pesisir harus dibangun bukan hanya di atas besarnya potensi ekonomi, tetapi juga di atas kesiapan untuk mengelolanya secara mandiri, adil, dan berkelanjutan.
Oleh: Rineliana
Akademisi Universitas Dumai
