Riauaktual.com - Pasca satu priode kepemimpinan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selalu menerima WDP dari BPK RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran. Namun kali ini berbeda Pekanbaru berhasil kembali raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja keras Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan aset.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, ketika ditemui dikantor BPK RI , Senin (12/6) mengatakan bahwa penghargaan opini WTP yang diraih ini bukanlah segala-galanya buat Pemko Pekanbaru.

“Alhamdullilah tahun ini Pekanbaru meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau. Tapi perlu dicatat, jika opini WTP ini bukanlah segala-galanya. Namun bagaimana seluruh Kepala OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru terus mempertahankan dan semakin baik lagi kedepannya,” ujar Firdaus bersama Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril usai menerima LHP langsung dari Kepala BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka.

Menurut Firdaus, WTP ini juga diraih oleh beberapa kabupatan/kota yang ada di Riau. Sekaligus menjadi Pekerjaan Rumah yang berat bagi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru tentunya.

“Ini kerja keras bagi Sekko. Sekali lagi WTP dan WTD ini bukanlah menjadi tujuan. Tujuan utama yakni bagaimana menjalankan pemerintah yang cerdas untuk berbangsa dan bernegara yakni rakyat adil makmur sentosa,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Firdaus, dari lima daerah yang diundang menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) atas Laporan Keuangan tahun 2016, ada empat daerah yang meraih WTP dan 1 masih tetap meraih WDP.

“Dari laporan Kepala BPK RI Perwakilan Riau ada 4 Kepala Daerah mendapat WTP dan 1 WDP. Untuk itu, Kami ucapkan terimakasih atas bimbingan BPK dan BPKP Riau. Alhamdulillah kita berhasil memperbaiki catatan keuangan dan administratif," papar Firdaus.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Riau, Harry Purwaka meminta Pemko Pekanbaru tidak berpuas diri dengan raihan WTP.

“Semoga pencatatan aset dan keuangan daerah bisa lebih baik lagi,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui Pemko Pekanbaru yang dipimpin Firdaus MT bersama Ayat Cahyadi di periode pertama selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut dikarenakan BPK masih mencatat Pekanbaru belum baik dalam pencatatan aset di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebagai informasi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan LHP tahun 2016 kepada lima kabupaten dan kota di Riau. Lima daerah tersebut antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir (Inhil), dan Rokan Hilir (Rohil). (yan)