NASIONAL (RA) - Masa pemerintahan Jokowi-JK sudah genap dua tahun pada Kamis (20/10) lalu. Pro dan kontra soal kinerja pemerintahan Jokowi-JK pun ramai bermunculan.

 

Salah satunya muncul dari para anak buah Jokowi-JK di pemerintahan. Para menteri yang menjabat umumnya mengklaim sukses selama dua tahun menjadi pembantu Jokowi-JK.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharini misalnya mengklaim pembangunan manusia membaik selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Prestasi ini sejalan dengan Nawa Cita Jokowi untuk mewujudkan percepatan pembangunan manusia.

 

"Kualitas manusia Indonesia meningkat. Kematian ibu, bayi dan balita bisa ditekan secara menyeluruh," ungkap Puan saat memaparkan hasil capaian kerjanya dalam acara Pers Briefing di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

 

Puan menyebut, dua tahun Jokowi-JK, kesejahteraan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan hidup layak di Tanah Air meningkat signifikan. Berdasarkan data Kemenko PMK, capaian kesejahteraan tersebut berada pada angka 68,8 persen pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 69,5 persen pada tahun 2015. Angka tersebut hampir mencapai sasaran target yang ditetapkan pemerintah yaitu, 76,3 persen.

 

"Dari tahun ke tahun memang meningkat. Insya Allah tahun 2019 mencapai target," ujarnya.

 

Untuk indeks Gini, pihaknya mengklaim mampu menurunkan satu angka. Pada tahun 2015, indeks gini berada pada angka 0,40 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,39 dari sasaran capai 0,36.

 

"Telah terjadi penurunan ketimpangan," kata dia.

 

Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan yang signifikan meskipun belum menyentuh sasaran. Pada tahun 2015, kemiskinan berada pada angka 11,2 persen menurun menjadi 10,8 persen pada tahun 2016 dari sasaran capai 9 persen.

 

Pengangguran pun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 pengangguran berada pada angka 6,18 persen menurun menjadi 5,5 persen pada tahun 2016 dari sasaran capai 5,2 persen.

 

"Perlindungan sosial JKN juga mengalami perubahan pada tahun 2016 yakni berada pada capaian 94,2 juta penduduk atau 43 persen dari sasaran capai 40 persen pada tahun 2019," tandasnya. 

 

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, angka pengangguran pada tahun 2016 merupakan angka terendah sejak era reformasi. Menurunnya angka pengangguran ini tidak lepas dari peran pendidikan vokasi. 

 

"Terkait pendidikan vokasi, kuncinya melibatkan dunia usaha dalam investasi sumber daya manusia, salah satu membangun skema kerja sama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri. Hingga saat ini sudah lebih dari 2600 perusahaan yang tergabung," terang dia.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dia menyebut, pembangunan pendidikan memberi kontribusi sebesar 0,75 poin dari 68,8 pada tahun 2014 menjadi 69,55 pada tahun 2015 dengan indeks pendidikan meningkat sebesar 0,82 poin dari 60,18 menjadi 61,00 di tahun 2015.

 

"Peningkatan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 dari 7,73 tahun menjadi 7,83 tahun. Dan pendidikan harapan lama sekolah dari 12,39 tahun menjadi 12,55 tahun," ujar Muhadjir di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

 

Dalam merealisasikan Nawa Cita Jokowi, kata dia, Kemendikbud meningkatkan akses pada pelayanan pendidikan melalui perbaikan dan penyediaan infrastuktur fisik ruang kelas dan gedung sekolah. Di tahun 2015, tercatat sekitar 13.403 ruang belajar yang direhabilitasi, 698 unit sekolah baru (USB) yang dibangun, dan 12.403 ruang kelas baru (RKB).

 

"Di tahun 2016, Kemendikbud membangun 114 sekolah garis depan (SGD) di berbagai daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal)," jelasnya.

 

Selain itu, Kemendikbud juga sudah menugaskan sedikitnya 7.000 guru garis depan (GGD) untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Angka tersebut meningkat sepuluh kali lipat dari sebelumnya yang hanya sebanyak 797 guru.

 

Sejalan dengan upaya perbaikan fisik, Mendikbud sudah mengoptimalkan program Indonesia pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ada sekitar 17 juta anak dari keluarga miskin dan rentan miskin sudah mendapatkan bantuan pendidikan untuk bisa belajar melalui pendidikan formal maupun non formal.

 

"Tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik), APK untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dari 75,53 persen di tahun 2015 menjadi 76,45 persen di tahun 2016," ujar Muhadjir.

 

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mengatakan, dalam dua tahun kerja Jokowi-JK, Kementerian Kesehatan sudah menurunkan angka kematian ibu dari 5.019 orang (2013) menjadi 4.809 orang (2015). Selain itu, angka kematian bayi juga turun dari 23.703 anak (2013) menjadi 22.267 anak (2015).

 

"Capaian lain yaitu angka balita mengalami stunting turun dari 37,2 persen (2013) menjadi 29,6 persen (2015)," ujar Nila dalam memaparkan hasil capaian kerja dua tahun Jokowi-JK dengan tema 'Pembangunan Manusia' di Gedung Bina Graha, Kementrian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, kemarin.

 

Sejalan dengan Nawa Cita Jokowi membangun dari daerah pinggiran, Kementerian Kesehatan sudah melakukan terobosan untuk pemerataan tenaga kesehataan (Nakes) di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Sejak April 2015, telah ditempatkan sebanyak 838 orang dalam Tim Nusantara Sehat di 158 Puskesmas di DTPK.

 

"Pengembangan sumah sakit rujukan juga menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan. Tujuannya adalah agar terjadi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan menurut kompetensi Faskes tersebut," jelas Nila.

 

Selain itu, Nila mengklaim pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, sampai dengan bulan Oktober 2016 tercatat jumlah peserta JKN sebesar 169,574.010 juta jiwa atau kurang lebih 66,11 persen dari total penduduk tahun 2016 sebesar 256.511.495 jiwa.

 

Perkembangan lain yang cukup menggembirakan, ujar dia, semakin banyak fasilitas kesehatan yang ikut dalam program JKN. Data dari BPJS Kesehatan sampai dengan Oktober 2016, jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan untuk melayanani peserta JKN berjumlah 25.828 fasilitas kesehatan, yang terdiri dari 20.531 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.001 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), 2.047 apotek, 956 optika dan 256 laboratorium.

 

"Sampai dengan bulan Januari 2016, pelayanan penyakit katastrofik di era JKN menghabiskan biaya klaim sebesar Rp 74,3 miliar dengan pemanfaatan tertinggi pada penderita penyakit Jantung yaitu 905.223 penderita dan biaya klaim sebesar Rp 6,9 T," tuntasnya.(merdeka.com)