PEKANBARU, RiauAktual.com - Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH mempertanyakan kinerja Sekwan yang baru pengganti Sekwan lama Ahmad Yani ini. Apa maksud dan tujuannya membeberkan persoalan yang tidak layak dibeberkan ke media menjadi pertanyaan besar di kepala politisi Partai Golkar ini. Terlebih Sekwan menuding DPRD telah melanggar hukum melaksanakan reses selama enam tahun ini.

"Melanggar hukum atau tidak Sekwan tidak pantas menyebutkan hal tersebut, yang berwenang menilai adalah auditor yakni BPK. Selama ini persoalan reses tidak pernah ada kendala, terlebih mendapat tudingan seperti ini. Kita pertanyakan kinerjanya lah pokoknya," kata Sahril, Senin (22/4/2013).

Sahril mengatakan, tugas Sekwan di DPRD hanya melayani Dewan, bukan mengaudit, bukan menghakimi, tugas Sekwan melayani kelancaran administrasi. Sahril juga menegaskan, Sekwan jangan sampai memvonis kinerja Dewan, karena yang memiliki tanggung jawab adalah anggota Dewan sendiri.

"Dia (Sekwan) membeberkan gaji Dewan, membuat kebijakan baru soal reses DPRD, inikan bukan urusan Sekwan. Sekwan itu ibarat kata pepatah, pintar tidak bisa dikuti, bodoh tidak bisa diajari. Kita tak paham apa yang diikutinya dan kebijakan seperti apa yang dilakukannya ini," cetus Sahril.

Bahkan, Sahril juga mengatakan latar belakang Sekwan sebagai ahli ekonomi memang tidak menutup kemungkinan hal itu menjadi penyebabnya. Sehingga, Sekwan yang memiliki gelar Sarjana Ekonomi tersebut tidak mengetahui perihal hukum.

"Mekanismenya, Pemko memberikan uang reses di depan, setelah diberikan uang, anggota Dewan lakukan tugas, setelah itu diminta pertanggungjawabanya secara administrasi, kalau Pemko tidak punya uang, anggota Dewan yang menalangi dahulu, begitu. Jangan malah menuding dan membuat kebijakan baru di DPRD ini yang membuat suasana memanas," ucap Sahril.

Laporan: Tim

Editor: Riki