Riauaktual.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, Asri Auzar merasa optimis RTRW Provinsi Riau akan dapat dituntaskan pada bulan Maret mendatang.  

Pasalnya, pembahasan RTRW ini sudah dan akan dilakukan dengan berbagai lintas sektor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria, Ombudsman, termasuk dengan KPK RI supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

Politisi Demokrat ini menyebutkan, RTRW Provinsi Riau sudah dibahas bersama Komisi IV DPR RI bersama dengan Pemerintah Provinsi dan kab kota se-Riau dan bersama staf kementerian LHK dan dirjen planologi Kementerian LHK, Selasa (21/2). Sesuai yang disampaikan Ombudsman RI Pansus harus duduk bersama, dan melakukannya dengan Kementerian terkait Kementerian LHK, Kementerian Agraria Komisi II, IV, dan VII DPR Riau termasuk dengan KPK RI.

"Alhamdulillah, KPK menyambut baik untuk mengadakan di Provinsi Riau. Kalau itu, nanti jadi dibahas di Riau Insya Allah Maret selesai," ungkap Asri kepada wartawan, Rabu (22/2).

Sekretaris Komisi D DPRD Riau ini menegaskan Pansus mengusulkan pelepasan kawasan hutan dilakukan kementerian LHK seluas1. 690 hektar lebih ditambah kebutuhan infrastruktur jalan tol, negara, kereta api, pelabuhan.

"Termasuk 142 desa 55 kecamatan yang belum terakomodir. Selebihnya kebun-kebun besar tidak akan dikeluarkan," pungkas Asri. (rud)