Riauaktual.com - Ahok seperti tak ada habisnya. Setelah kisruh Al Maidah 51, yang sempat membuat Jakarta mencekam oleh ratusan ribu massa, kini kehebohan baru kembali terjadi. Dia digugat oleh banyak pihak karena dianggap telah mengancam seseorang yang dianggap terpandang, yakni Ketua Umum MUI, yang juga merupakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ma’ruf Amin. “Ancaman” itu disampaikannya saat sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama yang melilit dirinya.

Saat itu, dengan suara bergetar karena menahan emosi, Ahok menilai sang Kiai telah memberikan kesaksian palsu karena tidak mengakui pernah menerima telepon dari mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono alias SBY pada 7 Oktober 2016 yang lalu. Padahal bukti begitu nyata bahwa yang bersangkutan memang pernah dikontak oleh Presiden RI ke-6 tersebut. Liputan6.com menyimpan fakta itu hingga kini.

“Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima kasih,” demikian ucapan Ahok mengakhiri tanggapannya atas kesaksian Kiai Ma’ruf.

Oleh berbagai kalangan, terutama kaum Nahdliyin, ucapan ini dianggap tidak pantas disampaikan Ahok kepada figur yang menempati posisi paling tinggi di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tidak kurang seorang Mahfud MD, mantan Ketua MK, turut menggugat cara Ahok berbicara kepada sang Kiai. Anshor dan Banser juga menyatakan keberatannya dan mengancam akan mengerahkan massa jika  dalam waktu tiga hari suami Veronica Tan ini tidak meminta maaf.

Tidak ketinggalan, para lawan politik Ahok langsung menggoreng santapan empuk nan lezat ini hingga muncul tagar #MendadakNU di media sosial. Beruntung, baik Ahok maupun Kiai Ma’ruf langsung saling memaafkan sehari kemudian.

Semua itu terjadi karena satu hal saja, kelugasan seorang Ahok. Ia lugas dalam berpolitik, ia lugas dalam memimpin, dan terutama ia lugas dalam berbicara.
Soal kelugasan ini, sebagian ada yang tidak suka, atau dipandang sebagai kekurangan sang petahana Gubernur DKI, bahkan ada yang menggugatnya yang oleh karenanya dia harus dienyahkan dari jagad politik. Pasalnya, menurut pandangan yang justru keluar dari seorang yang mengaku penganut liberalisme ini, Ahok terlalu berbahaya bagi republik yang masih ringkih seperti Indonesia.

Sepak terjangnya sering membuat kaum intoleran menjadi menguat. Karena itu, rawan bagi negeri ini jika dia terus dibela dan dibiarkan menjadi pejabat publik.

Namun tidak kurang juga yang mendukungnya. Bagi kalangan ini, kelugasan Ahok adalah antitesis dari sikap munafik kebanyakan pejabat publik dan tokoh masyarakat saat ini. Tidak hanya itu, Ahok juga banyak memberikan kerja dan bukti tanpa harus banyak berkata, apalagi menebar citra. Toh, publik juga tetap banyak yang mendukungnya. Di atas itu semua, Ahok adalah individu sekaligus warga yang punya hak untuk menjadi dirinya sendiri.

Kehendak zaman

Namun itulah mungkin konsekuensi dari alam yang bernama demokrasi. Semua boleh memainkan peran dan lakon sesuai dengan keinginannya masing-masing. Semua setara dan memiliki hak yang sama di dalamnya.

Mengapa bisa demikian? Karena demokrasi adalah sebuah sistem yang paling volaid (cair) bagi masyarakat modern, dan juga negara modern. Sebagai sebuah sistem bersama, demokrasi memberikan kebebasan bagi para penghuninya untuk melahirkan apa saja; seorang diktator sekalipun.

Obama lahir dari sistem demokrasi, tapi Hitler juga lahir dari sistem demokrasi. Demikian juga Donald Trump, fenomena Amerika hari ini, lahir dari negara yang katanya dedengkot demokrasi. Pemimpin negara-negara Amerika Latin, lahir dan tumbuh di alam demokrasi. Bahkan terorisme dan radikalisme hidup subur di dalamnya.

Osama bin Laden hidup di Amerika, Hizbut Tahrir besar di Inggris. Sedemikian terbukanya demokrasi hingga fenomena seperti LGBT hanya mampu marak dalam ruang bernama demokrasi, lengkap dengan para penentangnya.

Jika merunut dari awal kumunculannya, demokrasi memang lahir dari sebuah kehendak bersama warga kota. Mereka ingin ada kesetaraan untuk bersuara (freedom of expression), bukan hanya para aristokrat atau elit berkuasa.
Mereka ingin keputusan diambil bersama, bukan oleh seorang raja semata. Kehendak ini kemudian menjadi kehendak manusia di mana-mana hingga kemudian menjadi kehendak zaman, kehendak yang semakin terbuka untuk merayakan kebebasan (kehendak bebas) manusia (warga kota) di banyak belahan dunia.

Demokrasi selalu lahir bukan karena sebuah ketukan palu kebijakan dari pemegang otoritas tertentu melainkan karena benturan zaman (dialektika). Lihatlah demokrasi di Amerika, Eropa, Indonesia sendiri, dan yang teranyar adalah negeri-negeri di Arab (Arab Spring). Ia lahir dari kehendak bersama warganya, bukan hadiah atau kebijakan para penguasanya.

Namun demikian, sebagai sebuah sistem terbuka yang dinamis, demokrasi harus memiliki jangkar sebagai mekanisme pertahanan diri. Sebab demokrasi itu ibarat orang yang baik hati. Saking baiknya ia sampai mau memberi ruang kepada pihak yang menggugatnya, bahkan yang ingin membinasakannya. Oleh karena itu lahirlah perangkat bernama hukum. Hukum inilah yang menjadi pelindung demokrasi sekaligus pegangan bagi setiap elemen dan nilai yang tumbuh berkembang di dalamnya.

Namun tidak cukup hanya itu, demokrasi juga harus memastikan transisi sebuah kekuasaan berjalan damai dari satu kelompok kepentingan kepada kelompok kepentingan lainnya, atau dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini penting mengingat di sinilah titik paling rawan dari kemungkinan binasanya demokrasi.

Dalam momen transisi kekuasaan, kerap muncul ekspresi-ekspresi semisal primordialisme, sektarianisme, politik identitas, seperti yang marak belakangan ini. Ia memang menjadi keniscayaan yang tumbuh bersamaan dengan maraknya kebebasan. Namun kenyataan tersebut juga bisa menguat menjadi ekstrimitas sikap hingga memunculkan identitas mayoritas dan minoritas yang berkelindan menjadi komoditi politik. Fenomena terakhir ini tidak pernah ditemui dalam masa sosio-demokrasi di era Bung Karno atau pun era demokrasi terbatas Orde Baru. Di dua masa itu tidak ada gugatan terhadap asal-usul (SARA) terhadap seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau pemerintahan. Oleh kalangan semacam itu demokrasi kerap berada dalam ancamannya yang nyata.

Martir demokrasi

Di titik ini demokrasi kerap membutuhkan martir agar ia tetap hidup, bahkan semakin maju dan berkualitas. Alih-alih harus disingkirkan, sesungguhnya Ahok bisa disebut sebagai martir itu. Sebagai calon gubernur, dia tengah menguji bangsa ini, khususnya warga DKI, apakah mampu berdemokrasi sebagaimana mestinya. Di tengah gempuran isu SARA yang menderanya secara bertubi-tubi, mampukah ia meredamnya. Mampukah Ahok meyakinkan warga DKI untuk “waras” memilih “pelayannya”.

Dalam konteks menguatnya politik identitas yang akhir-akhir ini mengemuka secara vulgar, eksistensi Ahok sebagai warga negara tengah menjadi ujian bagi bangsa ini apakah mampu meningkatkan kualitas demokrasinya atau tidak.

Ahok hari ini, adalah manifestasi demokrasi itu sendiri. Kehadiran Ahok, sesungguhnya menjadi momentum bagi anak bangsa ini untuk menghancurkan apa yang disebut oleh Hillary Clinton sebagai glass ceiling. Langit-langit kaca yang sering menjadi batasan perempuan AS dalam berpolitik, ingin dihancurkan oleh Clinton. Demikian juga Ahok. Kehadirannya bisa menjadi pemecah glass ceiling yang selama ini membatasi anak bangsa yang non Jawa, non Islam, non pribumi, dan non-non lainnya selama ini, untuk menjadi pejabat publik di level apapun.

Narasi Ahok hari ini bukanlah soal menang atau kalah dalam pilkada. Kehadirannya menjadi semacam “utusan zaman” yang tengah menjadi penyeimbang ekosistem bernama demokrasi. Kehadirannya seolah tengah memberi pelajaran bagi bangsa ini untuk semakin maju dan beradab.
 
Jika demokrasi adalah sebuah ekosistem maka ia seperti rimba raya. Di tengah pertarungan gajah, harimau, elang, singa, badak, dan srigala yang memperebutkan singgasana, hadir sosok beo bernama Ahok. Dengan bacotnya yang bawel dan menjengkelkan berbagai pihak, dia banyak mengungkap kebenaran-kebenaran.


Penulis adalah Wakil Sekjen DPP Partai NasDem : Willy Aditya