PEKANBARU (RA)- Dalam era modern saat ini, perekonomian masyarakat juga membaik terutama di kota yang tengah berkembang. Keberadaan pasar modern pun bermunculan namun perlu penataan agar tidak mematikan pasar tradisional yang sudah ada.

"Di Kota Surakarta ini, pengelolaan pasar dilakukan dengan maksimal. Pasar tradisional tetap kita berdayakan karena berkaitan dengan perekonomian masyarakat kecil," ungkap Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Suprapto, Rabu (19/11/2014).

Pernyataan ini disampaikkan Suprapto bersama beberapa stafnya saat Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru yang membahas tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

Rombongan pansus yang berjumlah 23 orang ini disambut hangat oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan melakukan pertemuan di ruang rapat lantai 3 kantor tersebut di Jalan Jendral Sudirman Komplek Balai Kota Surakarta.

Rapat dipimpin langsung Suprapto didampingi Ketua Pansus Tengku Azwendi Fajri dan Wakil Ketua Pansus Ida Yulita Susanti. Kepada anggota pansus, Suprapto memaparkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta membina dengan baik pasar tradisional, sehingga bermunculannya pasar modern sudah diantisipasi agar tidak mematikan pasar tradisional.

"Kota Surakarta ini ada 44 pasar, terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan," terang Suprapto.

Mengapa sampai sebanyak itu pasar tradisional, menurut Suprapto bahwa pihaknya sangat menjaga kelangsungan pasar tradisional. Ketika ada pembangunan pasar modern, maka diatur jaraknya dengan pasar tradisional, yakni 500 meter antara pasar modern dan pasar tradisional.

Jika di Kota Pekanbaru ada pasar kaget, di Kota Surakarta juga ada pasar dadakan tersebut, namun bedanya di Surakarta pasar dadakan ini dianggap sebagai embrio.

"Pasar dadakan itu kami bina karena itu embrionya pasar, setelah banyak pedagang, ada jual beli, maka kita bangun pasar di sekitar itu dan PAD kita juga akan bertambah dengan pasar ini," paparnya.

PAD dari sektor pasar di Surakarta Rp20,5 miliar pertahun dengan kucuran dana APBD untuk Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta Rp50 miliar.

Diskusi dalam pertemuan ini berlangsung alot, setelah Suprapto menjabarkan kondisi pengelolan pasar di Surakarta, satu persatu Anggota Pansus menyampaikan pertanyaan.

Seperti Anggota Pansus Ir Nofrizal MM, menanyakan bagaimana pengelolaan pasar di Surakarta tersebut. Dijelaskan Suprapto bahwa untuk mengurusi 44 pasar tradisional ini, pemerintah mendatangkan petugas kebersihan, keamanan dan teknis dari pihak ketiga.

"Setiap pasar dikepalai oleh satu orang PNS. Pasar di sini dikuasai oleh pemerintah. Tak ada yang swasta, semua pemerintah menguasai pasar," ulasnya.

Ketua Pansus Tengku Azwendi Fajri, kepada wartawan usai pertemuan menyebutkan bahwa apa yang diperoleh di Surakarta ini akan diterapkan di Kota Pekanbaru. Seperti pembinaan pasar kaget dan juga mengantisipasi pertumbuhan pasar modern yang berimbas kepada matinya pasar tradisional.

"Banyak sekali yang bisa kita ambil di sini, seperti pembinaan pasar. Di Surakarta mereka mengupayakan agar pasar tidak mati. Mereka bukan berbicara cost, namun bagaimana agar pasar tetap hidup. Bagi mereka kalau pasar mati maka pengangguran akan banyak dan tingkat kriminal pun menjadi-jadi," ulas Azwendi.

Dari hasil pertemuan tersebut, Azwendi menyimpulkan bahwa dalam kemajuan zaman saat ini, memang keberadaan pasar modern tak bisa dibendung, namun daerah harus siap untuk mengaturnya agar tidak berdampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional.

"Kita tampung dulu apa-apa yang sudah kita dengarkan tadi, besok Kamis kita akan ke Jakarta dan melakukan pertemuan bersama Kementrian Perdagangan untuk melengkapi referensi kita dalam membahas ranperda pasar ini," pungkasnya.

Laporan : riki