Rapat dengan dewan pengupahan dalam pembahasan UMK Rohil tahun 2020.

UMK Rohil Naik Delapan Persen, Dewan Pengupahan Rohil Sepakati UMK Tahun 2019

Rabu,06 November 2019 - 21:23:03 WIB Di Baca : 474 Kali

Riauaktual.com - Pemerintah Kabupaten  Rokan Hilir menggelar Rapat perdana bersama Dewan Pengupahan di ruang rapat Lantai 3 Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi, Senin (4/11) kemarin.

Rapat Dewan Pengupahan di buka secara resmi oleh Bupati Rohil, H.Suyatno dalam hal ini diwakili Plt Disnaker Rohil Hermanto Uban dan dihadiri para unsur pemerintah, pengusaha, Serikat Pekerja Rokan Hilir, Apindo, Statistik dan instansi lainnya.

Rapat Dewan Pengupahan tersebut menemui besaran nilai upah minimun Kabupaten (UMK) tahun 2019 yang akan ditetapkan, atau sebesar 2,7 juta atau 8,51 persen Penetapan UMK Rokan Hilir tahun 2019 dengan menggunakan Asumsi Nasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kadisnaker Rohil Hermanto Uban mengatakan ,pemerintah mengharapkan perusahaan bisa berjalan,tenaga kerja bisa sejahtera investasi bisa hidup di Rokan Hilir.Pemaparannya mengatakan, pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku, oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

"Keberadaan Dewan Pengupahan adalah merupakan mitra pemerintah, pengusaha dan kerja, kiranya benar-benar mampu memberikan saran dan yang baik di bidang pengupahan dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan berorientasi kepada terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar dan manusiawi yang meliputi sandang,pangan, perumahan, pendidikan,kesehatan,dan jaminan hari tua," kata Hermanto.

Bupati Rokan Hilir, H Suyatno.

Ia minta sspek-aspek seperti yang disampaikan dalam rapat harus menjadi perhatian oleh semua pihak dalam menetapkan serta menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar wajar dan manusiawi bagi para pekerja yang nantinya dapat direalisasikan oleh para pengusaha.

Dikesempatan itu ia juga menghimbau kepada para pengusaha untuk dapat mendukung pemerintah mensukseskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk itu diharapkan kesediaan para pengusaha agar dapat membuka lapangan/lowongan pekerjaan bagi pencari kerja di Kabupaten Rokan Hilir ini sesuai klasifikasi pendidikan dan keahliannya, juga diharapkan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerjanya,"harapnya.

Sementara itu,Sekretaris Kadisnaker Juni Rahman menjelaskan, Penghitungan UMK dengan menggunakan Asumsi Nasional PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan."Dasar penetapan UMK Kabupaten Rohil 2019.Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 dan acuan lainnya. (advetorial/Pemkab Rohil) 


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com