Riauaktual.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama Masyarakat Organisasi Transparansi Pekanbaru (Forbes-otp) menilai pengelolan parkir di kota Pekanbaru semakin semrawut.

Hal ini karena keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) melalui UPTD mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pihak ketiga untuk pengelolaan pemungutan retribusi parkir di zonasi I perparkiran kota Pekanbaru, setelah pemutusan kontrak dari PT Datama.

"Dengan dikeluarkannya SPT tersebut kepada pihak baru, tentu akan terjadi gesekan dilapangan dengan kordinator parkir yang lama. Ini akan memicu polemik, karena sudah menyangkut periuk nasi. Seharusnya Dishub arif dan bijak," kata ketua LSM Forbes-Otp Dh Ginting, Jum'at (18/3/2021).

Ia memahami dalam hal ini Dishub mengejar target PAD, namun tentunya harus memikirkan dampak sosial dan keamanan orang-orang yang ada dalam lingkaran perparkiran.

Karena itu, Ginting berharap agar Dishub Kota Pekanbaru bisa mengakomodir dan mempekerjakan koordinator parkir yang lama. "Jangan sampai keburu ada konflik dilapangan. Kita tidak ingin melihat itu terjadi," sebutnya.

Sementara Koordinator Jukir lama Suhendra menyebut Dishub kota Pekanbaru tidak komitmen dalam pengelolaan parkir. Selain itu, instansi itu dianggap tidak berkomitmen merangkul koordinator parkir lama yang bekerja memungut retribusi.

"Pihak Dishub menyebut akan mengakomodir koordinator lama untuk mengelola parkir. Mereka janji tidak keluarkan SPT. Namun, ternyata Dishub mengeluarkan SPT untuk koordinator baru," kata Suhendra.

Suhendra menganggap SPT yang dikeluarkan Dishub sangat janggal. Selain dianggap tidak mengakomodir koordinator lama, SPT yang dikeluarkan langsung untuk tiga ruas jalan.

"Selama ini SPT hanya untuk satu ruas jalan. Tapi Dishub mengeluarkan untuk tiga ruas jalan sekaligus," ungkapnya.