PEKANBARU, RiauAktual.com - Hingga kini, Pemerintah Kota Pekanbaru belum kunjung menyerahkan draft APBD Perubahan 2014. Padahal, DPRD Pekanbaru ingin segera menggesa pengesahan APBD Perubahan tersebut. Dewan menargetkan pengesahan APBD-P bisa dilakukan pada Juli mendatang. Hal itu juga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yakni tentang penyusunan anggaran baik APBD murni, maupun APBD-P.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Dian Sukheri, baru-baru ini mengungkapkan, pihaknya sengaja menggesa pembahasan APBD-P ini, karena beberapa hal, diantaranya karena periode anggota dewan akan habis per September 2014 nanti. Jika menunggu anggota dewan yang baru terpilih, dikhawatirkan tidak terkejar sesuai dengan yang diinginkan.

Apalagi dari 45 anggota DPRD Pekanbaru yang sekarang, hanya 17 dewan yang akan duduk lagi. Selain itu, jika lewat dari Juli, pembahasannya dikhawatirkan waktu pembahasannya akan mepet. Apalagi anggota dewan yang baru nanti, bisa dipastikan harus belajar dulu mengenai penyusunan anggaran tersebut (ikut Bimtek).

"Kita harapkan Pemko bisa memahaminya. Sehingga kelanjutan pembangunan Kota Pekanbaru bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Memang kalau Juli nanti tak masuk juga drafnya, itu akan menjadi pekerjaan berat," katanya.

Diakuinya, sampai sekarang pihak DPRD belum menerima draf APBD-P, seperti halnya KUA-PPAS. Makanya, APBD-P ini bisa dibahas jika semua draf bisa dipenuhi. DPRD dalam hal ini, sifatnya menunggu.

Meski demikian, Dian berharap pemerintah harus sudah memasukkan rancangannya. Sehingga dewan bisa bekerja untuk membahasnya, tentang apa-apa saja item yang kurang, yang perlu ditambahkan.  "Kan APBD-P ini perubahan apa-apa saja yang kurang dalam APBD murni kemarin. Makanya ditambah, sehingga program pembangunan yang direncanakan, bisa terealisasi," sebutnya.

Politisi PKS ini mengaku, dalam lima tahun terakhir, penyusunan APBD-P tidak pernah tepat waktu.Termasuk APBD-P 2013 lalu. Hal ini konsekuensi dari banyaknya kegiatan seremonial yang digelar, yang sebenarnya menganggu proses penyusunan. Seperti HUT Pekanbaru, yang semua Satker dilibatkan dan sebagainya. Seharusnya kegiatan seremonial tersebut dibuat sederhana saja, sehingga substansi kegiatan pemerintah berjalan.

"Kita menunggu ketepatan waktu. Semuanya tergantung pemerintah. Memang kalau tak tepat waktu, kita bisa mendesak pemerintah," tuturnya.

Disinggung realisasi anggaran APBD murni 20 persen, baru bisa diajukan anggaran perubahan, diakui Dian, berdasarkan realitas pelaksanaannya sampai sekarang masih rendah. "Tapi kita pastikan pemerintah akan mengejar itu," akunya seraya mengharapkan, Pemko harus punya strategi untuk mengatasi hal ini.

Seperti diketahui, APBD murni Pekanbaru 2014 diketahui sebesar Rp 2,7992 triliun. Belum diketahui usulan anggaran perubahan (APBD-P) tahun ini. Namun sekadar gambaran, APBD-P tahun 2013 lalu sebesar Rp500 miliar lebih, dari nilai APBD murni Rp 2,5 triliun. (rrm)