ils (int)

Dugaan Korupsi Pemotongan Anggaran Dua Bidang di Bapenda Riau di SP3 Kejati

Kamis,06 Desember 2018 - 19:02:32 WIB Di Baca : 231 Kali

Riauaktual.com - Dugaan korupsi pemotongan anggaran dinas di Bagian Pengolahan Data serta Pembukuan dan Bagian Pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, di SP3 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini dikeluarkan, karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum di bidang tersebut.

''Sesuai hasil evaluasi, belum ditemukan orang dibidang itu adanya perbuatan melawan hukum. Makanya kita hentikan,'' ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Subekhan, Kamis (6/12/2018).

Loading...

Subekhan menegaskan, orang-orang di bidang pengolahan data dan Pengawasan Bapenda Riau melakukan pemotongan anggaran tidak atas keinginan sendiri. Sehingga tidak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Pemotongan dilakukan, karena sebelumnya sudah dilakukan pemotongan. ''Mereka hanya ikutan. Bukan karena buat jahat sendiri. Buat pertanggungjawaban karena (anggaran) dipotong,'' ungkap Subekhan.

Karena itu, kasus ini berbeda dengan tindakan lima tersangka sebelumnya, yang sudah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

''Kalau  seperti yang sudah disidang, dipotong di atas. Di bagian bidang dipotong lagi. Ada perbuatan melawan hukumnya,'' tutur Subekhan.

Penyidikan dugaan korupsi pemotongan anggaran di Bagian Pengelolaan Data serta Pembukuan dan Pengawasan Bapenda Riau dilakukan dari pengembangan perkara yang menjerat Sekretaris Bapenda Riau, Deliana dan Kasubag Keuangan Bapenda, Deyu.

Kasus ini juga menjerat Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di dua bidang, yaitu Bidang Retribusi dan Pajak, di Bapenda Riau. Para lima tersangka sudah diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan terbukti bersalah.

Bukti-bukti persidangan diduga ada pemotongan anggaran di bagian lain, yakin pengolahan data serta pembukuan dan pengawasan. Pidsus Kejati pun menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai akhirnya tidak ditemukan tindak pidana di bidang tersebut.

Perbuatan Deliana, Deyu, bersama tiga terdakwa pada Februari  2015 hingga 2016 lalu, dalam dakwaan JPU disebutkan. Berawal pada Februari 2015, Deliana memanggil Deyu untuk datang ke ruangannya.

Saat pertemuan itu terjadi juga hadir terdakwa Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar. Mereka adalah bendahara pengeluaran dan pembantu di bidang pajak dan retribusi.

Turut juga hadir Deli selaku Bendahara Pembantu Bidang Pengelolaan Data, Anggraini selaku Bendahara Pembantu Bidang Retribusi, dan Tumino selaku Bendahara Kesekretariatan.

Saat itu, Deliana memberitahukan kalau dana UPT segera cair. Namun dari dana itu akan ada pemotongan sebesar 10 persen dari Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) di masing-masing bidang.

Tindakan pencairan dilakukan pada Maret hingga Desember 2015 melalui juru bayar, Akmal. Untuk melaksanakan instruksi Deliana, lalu Deyu meminta Akmal memotong 10 persen kepada bendahara. Pemotongan juga dilakukan tahun 2016.

Paska setelah terkumpul, dana itu disimpan ke dalam brankas yang diketahui oleh terdakwa Deliana dengan tulisan uang pemotongan UP dan GU. Uang digunakan untuk membayar operasional seperti bahan bakar minyak, tivi kabel, honor, tiket pesawat, makan bersama dan lain-lain.

Diketahui pemotongan ini berdampak pada masing-masing bagian di Bapenda Riau dan perjalanan dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat tindakan itu,  negara dirugikan Rp1,23 miliar. (HA)

 


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...