Geger Munculnya Kerajaan di Purworejo, Ganjar Minta Diusut

Geger Munculnya Kerajaan di Purworejo, Ganjar Minta Diusut
Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya Dyah Gitarja, menyebut diri sebagai Sinuhun dan Kanjeng Ratu Kerajaan Keraton Agung Sejagat, yang berlokasi di

Riauaktual.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk mengusut dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait menyusul munculnya “kerajaan” di daerah tersebut.

Sebelumnya, muncul pernyataan dari seseorang bernama Totok Santosa Hadiningrat dan istrinya Dyah Gitarja, yang menjadi pemimpin Kerajaan Keraton Agung Sejagat, yang berlokasi di Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Kerajaan itu mengklaim memiliki 425 orang pengikut. Oleh pengikutnya, Totok dipanggil dengan sebutan Sinuhun, sedangkan sang istri dipanggil Kanjeng Ratu.

‘’Saya minta Pemkab Purworejo dan Dinas Pendidikan Kebudayaan di sana untuk mengusut, berkomunikasi, dan mencari data. Syukur-syukur ada perguruan tinggi untuk mencari dan meneliti keabsahan klaim itu secara akademik,’’ ujar Ganjar, kepada pers di Semarang, Senin (13/1/2020).

Menurut Ganjar, pendekatan komunikasi perlu dilakukan agar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat terkait munculnya klaim tersebut. “Perlu ada komunikasi dan diskusi untuk mencari klarifikasi, agar pertanyaan-pertanyaan masyarakat dapat ditemukan jawabannya,’’ ujar Ganjar.

Munculnya “kerajaan” itu terungkap saat Totok secara khusus menggelar jumpa pers, Minggu (12/1/2020) sore, di markas mereka yang disebut keraton.

"Keberadaan kami adalah menunaikan janji 500 tahun dari runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1518. Wilujengan Keraton Agung Sejagat ini adalah untuk menyambut kehadiran Sri Maharatu (Maharaja) Jawa kembali ke Jawa," kata Totok yang bergelar sangat panjang namun hanya disingkat Rangkai Mataram Agung.

Dia mengklaim memiliki wilayah kekuasaan seluruh negara di dunia dengan dalih bahwa tatanan di dunia ini terbesar adalah kekaisaran dan terkecil berbentuk republik.

"Keraton Agung Sejagat memiliki alat-alat kelengkapan yang dibangun dan dibentuk di Eropa, memiliki parlemen dunia yaitu United Nation (UN). Keraton Agung Sejagat memiliki International Court of Justice dan Defense Council. Pentagon adalah Dewan Keamanan KAS, bukan milik Amerika," paparnya panjang lebar.

Dia mengaku memiliki pengikut sebanyak 425 orang yang sangat taat dan mempercayainya. Lebih jauh, Totok bahkan mengklaim “memiliki tugas mengubah semua sistem negara di dunia, baik keuangan, politik, pemerintahan dan lain-lain.”

Namun klaim Totok itu mendapat penolakan dari warga setempat. Jumeri yang rumahnya bersebelahan dengan markas kelompk tersebut mengaku baru tahu jika kelompok itu mengaku sebagai kerajaan. Menurut Jumeri, sejak dulu tidak pernah ada sejarah yang menyebut di Pogung terdapat kerajaan.

"Kami merasa sangat terganggu, karena kegiatan mereka itu tengah malam nyanyi-nyanyi sambil tepuk tangan jadi suaranya membuat warga terganggu,” ungkap Jumeri.

Namun begitu, dia mengaku ada dua orang warga desa yang menjadi pengikut kerajaan tersebut.

Lantas, siapa Totok Santosa Hadiningrat? Dari sejumlah sumber diketahui, Totok pernah melakukan modus serupa. Pada tahun 2016-2017, dia membentuk organisasi bernama Jogja Development Committee (Jogja DEC) yang menjanjikan kepada anggotanya akan mendapatkan uang 100-200 dolar Amerika per bulan. Belakangan, banyak anggota Jogja DEC keluar, karena hanya mendapatkan janji kosong.

Di Kerajaan Keraton Agung Sejagat, Totok juga mewajibkan anggotanya membayar uang seragam Rp 3 juta. Selain itu, setiap ada kegiatan kerajaan, tiap anggota juga ditarik iuran, dengan iming-iming kelak akan mendapat gantinya, jika dana dari bank dunia cair. Disinyalir, pengikut kerajaan Totok berasal dari sebagian anggota Jogja DEC yang masih setia.

Aktivitas Totok dan kerajaannya itu, rupanya belum tersentuh aparat hukum. Wakapolres Purworejo, Kompol Andis Arfan Tofani mengatakan, hingga saat ini belum ada pengaduan dan laporan masyarakat.

“Kami menindaklanjuti sesuatu berdasar laporan, namun jika ada keresahan, maka kami bertindak, kamtibmas harus diutamakan," tegas Kompol Andis.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab agar seluruh pejabat Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) bisa duduk bersama menghadirkan sejarawan, untuk meneliti tentang klaim kerajaan tersebut. 


 

Sumber: Suara Pembaruan/ beritasatu

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index