PEKANBARU, RiauAktual.com - Operasi Pasar Murah yang digelar pemerintah selama ini, ternyata masih dikeluhkan warga. Pasalnya, harga yang dipatok (dijual), sama dengan barang yang dijual di pasaran. Karena kondisi ini, Dewan meminta pemerintah, dalam hal ini Disperindag Pekanbaru untuk meninjau kembali persoalan harga tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE, Kamis (10/10/2013), menyebutkan, tidak hanya mengenai harga yang harus ditinjau, tapi juga mengenai titik-titik pasar murah, harus ditambah. Saat ini, kehadiran pasar murah di Kota Pekanbaru dinilai masih kurang.Bahkan diyakini tidak di semua kecamatan digelar.

"Seharusnya, pasar murah tersebut harus ada di setiap kelurahan. Dengan begitu, semua masyarakat bisa merasakannya. Kita juga harapkan harganya harus lebih murah. Namanya saja pasar murah. Jangan sampai harganya lebih mahal. Sama saja tidak boleh. Begitu juga dengan jumlahnya, harus lebih banyak dengan yang ada sekarang," saran Zulkarnain saat ditemui di DPRD.

Disebutkan politisi PPP ini, pasar murah ini digelar untuk memberi keringanan kepada masyarakat. Terutama Sembako yang memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Artinya, dengan adanya pasar murah, masyarakat bisa terbantu.

"Jika perlu, dalam waktu dekat bisa digelar pasar murah. Apalagi dekat lebaran Idul Adha ini. Masyarakat dipastikan sangat membutuhkan bahan-bahan sembako tersebut," sebut Zulkarnain.

Lebih lanjut dikatakan Zulkarnain, saran dan masukan ini sudah disampaikan pihaknya dalam pertemuan dengan Disperindag beberapa waktu lalu. Selain pasar murah, Dewan melalui Komisi II juga mengharapkan Disperindag segera menggelar operasi pasar, terkait mengantisipasi lonjakan harga jelang lebaran ini.

"Pasar murah atau operasi pasar ini harus dilakukan di semua pasar yang ada di Pekanbaru. Ke depan, operasi pasar diharapkan bisa dilakukan secara bertahap. Layaknya dalam tiga bulan sekali, dengan begitu, lonjakan harga bisa dipantau secara terus menerus," tutur Zulkarnain lagi.

Seperti diketahui, pada pertemuan Komisi II DPRD Pekanbaru dengan Disperindag kemarin, membahas soal APBD-P 2013. Dalam APBD-P tersebut, penambahan anggaran Disperindag sebesar Rp438 juta, dinilai Dewan sangat masuk akal.

Apalagi pada APBD murni 2013, Disperindag hanya mempunyai anggaran Rp5,2 miliar. Begitu juga halnya dengan Dinas Koperasi, pada anggaran perubahan menambah anggaran Rp600 juta, dari APBD murninya Rp4,6 miliar. "Kami rasa itu sudah cocok, karena program dua dinas ini langsung menyentuh masyarakat," ucap Zulkarnaen. (rrm)