JAKARTA (RA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan, 10 November lalu.
Esti meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam menyikapi dinamika penyampaian aspirasi di lapangan.
"Penanganan aksi harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Aparat kepolisian harus mampu membedakan pelaku perusakan dengan peserta aksi damai, warga yang melintas, maupun mahasiswa yang terjebak di lokasi kerusuhan," ujar Esti dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Terkait penahanan 157 orang oleh Polda DIY yang 154 di antaranya termasuk 22 anak di bawah umur telah dipulangkan, Esti menyayangkan adanya penangkapan terhadap anak di bawah umur serta meminta dugaan penangkapan acak dan penganiayaan berdasarkan laporan LBH Yogyakarta segera diusut.
Ia juga mendesak Polri transparan mengungkap dugaan keterlibatan kelompok massa tak dikenal yang memicu kerusuhan pascaaksi damai, sekaligus membuka akses pendampingan hukum bagi pihak kampus terhadap mahasiswa yang masih ditahan.
Legislator asal DIY ini turut menyoroti laporan penggunaan gas air mata di sekitar pintu masuk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berdekatan dengan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.
Esti mendukung penuh sikap UGM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen guna memverifikasi prosedur pengamanan aparat dan memastikan lingkungan kampus tidak diintervensi secara represif.
“Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan harus tetap mempunyai ruang yang aman untuk belajar, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Esti menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian serta mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk memfasilitasi bantuan hukum, perawatan medis, pemulihan psikologis, hingga penyesuaian kegiatan akademik bagi mahasiswa yang terdampak.
