JAKARTA (RA) - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang turut dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kemensetneg, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kementerian Hukum ini menitikberatkan pada penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) serta tata kelola data nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diperlukan agar regulasi tersebut adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perubahan regulasi ini diarahkan untuk mempertegas posisi BPS sebagai penyelenggara statistik nasional.
"Kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah," ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria usai rapat.
Politisi Fraksi PKB itu menyoroti batas kewenangan BPS dalam pengelolaan data yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan DIM. Menurutnya, tugas BPS dalam melaksanakan sensus penduduk, ekonomi, pertanian, hingga survei kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari pengelolaan datanya.
"Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyatakan bahwa pembaruan UU Statistik harus selaras dengan pembangunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mampu mengakomodasi kebutuhan lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat.
Komisi X DPR RI mendorong agar revisi regulasi ini memperkuat koordinasi dan integrasi data antarkementerian/lembaga, bukan justru memicu tumpang tindih kewenangan.
"Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu," pungkasnya. Pembahasan DIM RUU Statistik akan terus dilanjutkan hingga tercapai kesepakatan bersama antara DPR RI dan pemerintah.
