JAKARTA (RA) - Di tengah ambisi besar pemerintah merampingkan jumlah perusahaan pelat merah menjadi sekitar 250 entitas, DPR RI mengingatkan agar perburuan dividen dan efisiensi tidak mengorbankan penyelesaian masalah klasik di tingkat akar rumput.
Pengelolaan aset negara yang kini bernilai sekitar Rp16 ribu triliun harus dilakukan secara berkeadilan, dengan tetap memprioritaskan penuntasan persoalan ketenagakerjaan dan penyehatan perusahaan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) kemarin.
Ia menekankan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus mampu menyelesaikan urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.
"Danantara harus bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping melakukan restrukturisasi dan transformasi BUMN, penyehatan perusahaan juga harus menjadi perhatian," ujar Nasim.
Nasim menegaskan, keberhasilan BUMN tidak semata-mata diukur dari besarnya dividen yang disetorkan kepada negara, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
"BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, BUMN tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia," tambahnya.
Peringatan dari pihak legislatif ini mengiringi langkah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang terus mempercepat peta jalan transformasi 2025–2045.
Sekretaris Utama BP BUMN, Wahyu Kuncoro, mengungkapkan bahwa per Oktober 2026, sebanyak 364 dari total 1.074 entitas BUMN telah berhasil ditata melalui restrukturisasi, penggabungan, dan penyesuaian kegiatan usaha di sektor logistik, telekomunikasi, hingga kesehatan.
Transformasi struktural ini berjalan di bawah kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang membagi kewenangan secara tegas antara BP BUMN sebagai regulator dan pemegang saham, serta BPI Danantara yang memegang fungsi operasional dan portofolio investasi.
Dari sudut pandang makroekonomi, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS), Iwan Setiadi, menilai perampingan ini krusial untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Ia menekankan agar kinerja Danantara diukur dari efektivitas pengelolaan aset produktif yang mampu menurunkan biaya ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat hilirisasi industri demi mendongkrak nilai tambah produk nasional.
