JAKARTA (RA) - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana ditegaskan harus menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menindak kejahatan dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik.
Mekanisme pengawasan ketat juga disiapkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Pimpinan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa regulasi ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan negara dalam merampas aset pidana. Hak warga yang tidak terlibat tindak pidana tetap wajib dilindungi secara hukum.
"Undang-undang ini kan mengatur keseimbangan, antara hak negara untuk menindak mereka yang melanggar, tapi juga di satu sisi melindungi masyarakat yang beritikad baik," ujar Soedeson di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam pembahasan draf RUU, DPR turut menutup celah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset rampasan, termasuk potensi pembelian aset oleh keluarga aparat melalui pihak ketiga (nominee), seperti sopir maupun perusahaan cangkang.
Selain itu, setiap tindakan hukum perampasan aset dikunci wajib melalui persetujuan pengadilan, sementara pihak terdampak tetap memiliki ruang mengajukan upaya hukum.
"Kita kunci bahwa semua tindakan harus persetujuan pengadilan. Kita juga kunci bahwa tindakan itu dapat dilawan, ada upaya hukumnya. Ini semua kan bentuk-bentuk yang kita memberikan keseimbangan, kita juga tidak menciptakan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum," tegasnya.
Saat ini, pembahasan RUU Perampasan Aset tengah berada pada tahap Timus dan Timsin untuk menyinkronkan serta merapikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil pembahasan Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah dan tim ahli.
