PEKANBARU (RA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memperkuat tata kelola pemulihan aset, khususnya dalam pengelolaan barang rampasan negara. Salah satu upayanya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset hasil tindak pidana.
FGD bertema Penguatan Peran Bidang Pemulihan Aset dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Barang Rampasan Negara itu digelar di Sasana HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita. Hadir pula dua akademisi sebagai narasumber, yakni Dosen Hukum Pidana Universitas Riau, Dr. Davit Ramadhan, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Dr. Zulkarnain.
Selain itu, FGD diikuti para Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Riau.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan barang rampasan negara. Mulai dari transparansi, akuntabilitas, ketertiban administrasi, hingga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan barang rampasan negara dinilai membutuhkan sistem yang profesional dan terukur. Hal ini penting agar aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi bagi negara.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemulihan Aset.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi, pemahaman, dan sinergi seluruh jajaran dalam pengelolaan barang rampasan negara. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap proses pengelolaan aset berjalan tertib, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Zikrullah.
Menurutnya, forum diskusi tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan barang rampasan negara.
"Dengan pengelolaan yang semakin optimal, diharapkan upaya pemulihan aset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemulihan aset yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," tambahnya.
Kejati Riau berharap FGD tersebut tidak sekadar menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara.
