PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum memprioritaskan pembangunan gedung Twin Towers dalam waktu dekat. Di tengah kondisi keuangan daerah, pemerintah memilih mengutamakan pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), serta memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan belum ada rencana untuk merealisasikan pembangunan gedung kembar tersebut. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan menjalankan proyek pembangunan baru.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, Jumat (13/11/2026).
"Belum ada terpikir ke sana. Kami fokus membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memastikan gaji bisa dibayarkan, serta menyelesaikan pelayanan dasar. Untuk pembangunan gedung, tunggu dulu," ujarnya.
SF Hariyanto menjelaskan, pemenuhan hak pegawai dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat merupakan kebutuhan yang harus didahulukan. Karena itu, penggunaan anggaran daerah perlu diarahkan pada kewajiban yang lebih mendesak.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengaku belum pernah membahas secara langsung wacana pembangunan Twin Towers maupun rencana pergantian Tugu Zapin bersama Plt Gubernur Riau.
Ia mengatakan informasi mengenai kedua rencana tersebut justru diketahuinya melalui pemberitaan media dan media sosial, bukan melalui komunikasi resmi dengan pihak pemerintah provinsi.
"Saya malah belum berbicara soal Twin Tower ini, termasuk Tugu Zapin, saya malah dengar dari medsos dan berita. Jadi secara langsung diskusi dengan Pak Gubernur belum ada," ungkap Kaderismanto.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan terperinci mengenai rencana tersebut di lingkungan DPRD Riau. Oleh sebab itu, wacana pembangunan Twin Towers maupun perubahan Tugu Zapin masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Meski demikian, Kaderismanto tidak mempersoalkan apabila pemerintah ingin melaksanakan pembangunan tersebut selama kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Ia menegaskan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan agar tidak mengganggu kebutuhan anggaran lainnya.
"Tak ada persoalan mau bangun apa pun kalau APBD kita mendukung. Tapi kalau uangnya tak ada mau bangun pakai apa?" tegasnya.
