PEKANBARU (RA) – Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di industri kelapa sawit masih menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari transparansi pengelolaan dana, batasan antara kewajiban perusahaan dan program CSR, hingga manfaat yang dinilai belum dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tata kelola CSR berkelanjutan industri sawit yang digelar Tim Peneliti Grand Riset Sawit Fakultas Vokasi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bersama DPW APKASINDO Riau di Hotel The Premiere Pekanbaru, Jumat (13/11/2026).
FGD tersebut merupakan bagian dari penelitian bertajuk Kajian Persepsi CSR, CSV, dan Green Marketing Terhadap Sustainability sebagai Upaya Strategis dalam Meningkatkan Citra Industri Sawit Indonesia. Riset ini dilaksanakan atas penugasan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Ketua Peneliti Grand Riset Sawit, Dianta Hari Natalius Barus, mengatakan tata kelola CSR perlu diarahkan menuju konsep Creating Shared Value (CSV). Pendekatan ini tidak hanya menempatkan perusahaan sebagai pemberi bantuan, tetapi juga mendorong penciptaan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan.
“Jadi tidak hanya sekadar berbagi, tapi juga mengintegrasikan program-program tersebut untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Dianta.
Sementara itu, perwakilan APKASINDO Riau, Mulono Apriyanto, menilai pelaksanaan CSR di industri sawit masih menghadapi persoalan pemahaman, terutama terkait perbedaan antara kewajiban perusahaan membina petani dengan program tanggung jawab sosial.
Menurut Mulono, perusahaan perkebunan memiliki kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan membina petani mitra. Namun, kewajiban tersebut kerap dianggap masyarakat sebagai bagian dari program CSR.
“CSR itu abu-abu. Kenapa? Karena ada regulasi yang mengharuskan perusahaan membina petani mitra setidaknya minimal 20 persen,” ujar Mulono yang juga Kaprodi Magister Ilmu Pertanian Universitas Lancang Kuning.
Ia menegaskan, perlu ada pemisahan yang jelas antara anggaran pembinaan petani, kewajiban perusahaan, dan dana CSR. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui program yang merupakan kewajiban perusahaan dan mana yang benar-benar berasal dari anggaran CSR.
“Selama uang itu dari perusahaan, dianggap CSR. Makanya kita harus ada sebuah pemberian informasi ke masyarakat bahwa ini bukan uang CSR, tetapi uang kewajiban mereka,” katanya.
Mulono juga menyoroti penyaluran dana CSR melalui pemerintah daerah dengan mekanisme satu pintu. Menurut dia, sistem tersebut berpotensi menimbulkan persoalan transparansi apabila masyarakat tidak mengetahui besaran dana yang disetorkan maupun realisasi programnya.
Ketua DPD APKASINDO Kampar, Helkis, turut mengkritisi pelaksanaan CSR yang dinilai masih sebatas kegiatan seremonial. Ia menilai sejumlah perusahaan lebih mengutamakan kegiatan yang terlihat di permukaan, tetapi belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar perkebunan.
“Kalau kita lihat perusahaan itu lebih kepada sebagian untuk bisnisnya, bagaimana bisnisnya bisa bertahan. Hanya melakukan semacam kegiatan yang tampak nyata, tetapi minim manfaat,” ujarnya.
Ia mencontohkan kegiatan sosial saat perayaan hari besar atau kegiatan masyarakat yang belum tentu menjawab kebutuhan warga di sekitar perkebunan.
Helkis juga menyoroti kewajiban perusahaan dalam pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen. Ia berharap perusahaan tidak hanya menjalankan kegiatan sosial sesaat, tetapi memastikan program yang dilaksanakan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Keluhan serupa disampaikan pemerhati sosial Ruffino Samseng S. Barus yang juga anggota DPW APKASINDO Riau. Ia mengaku belum pernah merasakan secara langsung manfaat program CSR perusahaan sawit sebagai petani.
“Saya tidak pernah mengalami CSR ini langsung ke kami petani,” ujarnya.
Ruffino menilai perusahaan perlu lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar perkebunan, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, perbaikan jalan harus menjadi salah satu prioritas karena infrastruktur tersebut berperan penting menghubungkan antarkampung, desa hingga kecamatan. Selain mendukung mobilitas masyarakat, akses jalan yang baik juga menunjang aktivitas ekonomi petani.
“Perbaikan jalan itu kayaknya wajib. Baru mungkin yang kedua, membangun SDM kampung itu sebagai manusianya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Peneliti Grand Riset Sawit, Ronny Trian Surbakti, menyampaikan bahwa hasil diskusi mengarah pada perlunya perubahan pendekatan CSR dari sekadar bantuan sosial menjadi program pemberdayaan masyarakat yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan CSR harus dilihat dari tiga dimensi keberlanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penilaiannya tidak cukup berdasarkan jumlah bantuan atau penerima manfaat, tetapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan.
Tata kelola CSR juga membutuhkan transparansi mulai dari perencanaan, penyaluran hingga pelaksanaan program. Masyarakat, khususnya petani sawit, perlu dilibatkan sejak awal agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan manfaat program dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, diperlukan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat atau petani. Forum kerja sama multipihak dapat menjadi ruang untuk menyusun prioritas, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan penyaluran dana CSR tepat sasaran,” katanya.
Sebelum pelaksanaan FGD di Pekanbaru, tim peneliti Unpar juga melakukan pengamatan lapangan dan diskusi bersama perwakilan DPD APKASINDO Kampar pada Kamis (12/11/2026).
