Pencarian

Podcast Kelupas

FITRA Riau Soroti Mitigasi Karhutla, Minta Komitmen Iklim Diterjemahkan ke Aksi Nyata

Senin, 26 Oktober 2026 • 18:57:43 WIB
FITRA Riau Soroti Mitigasi Karhutla, Minta Komitmen Iklim Diterjemahkan ke Aksi Nyata
Diskusi & Media Briefing: Satu Dekade NDC Indonesia-Dampak Kabut Asap dan Arah Kebijakan Mitigasi/ist.

PEKANBARU (RA) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menyusul persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih terjadi di Riau.

Koordinator FITRA Riau, Tarmizi SH MH, mengatakan hujan yang mengguyur Riau dalam beberapa hari terakhir membantu memperbaiki kondisi udara. Namun, upaya pencegahan karhutla perlu diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Kita semua tahu, hingga Oktober 2026 ini, kita masih terus dihadapkan pada persoalan kebakaran lahan. Riau juga menghadapi kondisi kabut asap. Alhamdulillah, dua hari ini kita diguyur hujan dan langit sudah nampak cerah," ujar Tarmizi dalam diskusi dan media briefing di sebuah kafe di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Senin (26/10/2026).

Kegiatan bertajuk Satu Dekade NDC Indonesia: Dampak Kabut Asap dan Arah Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Sumatera itu membahas dampak kabut asap serta evaluasi kebijakan penanganan perubahan iklim.

Menurut Tarmizi, momentum satu dekade komitmen iklim Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan nasional diterapkan melalui program dan aksi nyata di daerah, khususnya Riau dan wilayah Sumatera.

Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen tersebut mencakup upaya mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

"Komitmen global tersebut tentu harus kita lihat, sampai di mana diterjemahkan dalam program, kegiatan, serta aksi-aksi penanganan dampak perubahan iklim," tegasnya.

Ia menilai, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang berkelanjutan, mulai dari pencegahan dan pengawasan di tingkat tapak hingga koordinasi lintas sektor. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah telah diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Momentum satu dekade pascaratifikasi komitmen iklim harus menjadi refleksi atas sejauh mana Indonesia, khususnya Sumatera dan Riau, menerjemahkan janji global tersebut ke dalam aksi nyata penanganan perubahan iklim," katanya.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks