PEKANBARU (RA) - Awan gelap menyelimuti harapan warga Pekanbaru yang baru saja menikmati angin segar dari kebijakan Wali Kota Agung Nugroho.

Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 2 Tahun 2025 yang menurunkan tarif parkir kendaraan roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 kini terancam dibatalkan oleh Komisi I DPRD Pekanbaru!

Senin (3/3/2025), rapat tertutup digelar di ruang Komisi I DPRD Pekanbaru sejak pukul 11.00 WIB, terlihat Ketua Komisi I Robin Eduar, Wakil Ketua Aidil Amri, serta anggota lainnya seperti Aidhil Nur Putra, Firman, Firmansyah Lc, Muhammad Zahirsyah, Syafri Syarif, dan Wan Agusti.

Ikut hadir pula Kabag Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto, Kadishub Kota Pekanbaru Yuliarso, Kepala UPT Perparkiran Dishub Radinal Munandar, serta Kepala Divisi Operasional Teknis PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) Ichwan Sunadi.

Sikap tertutup yang ditunjukkan Komisi I mengundang kecurigaan. Wartawan hanya diizinkan mengambil gambar sejenak sebelum diminta keluar.

Hingga malam hari, pembahasan masih berlangsung, tanpa ada transparansi kepada publik. Isu pun mulai bergulir benarkah mereka tengah mencari celah untuk membatalkan Perwako yang berpihak pada rakyat?

Masril, Ketua Umum Forum Pekanbaru Kota Bertuah, merespon dengan kritik pedas. Ia menilai langkah Komisi I DPRD Pekanbaru sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak tertentu, bukan rakyat.

"Kalau benar mereka ingin membatalkan Perwako, ini jelas pengkhianatan! Wali Kota sudah berjanji sejak awal untuk menurunkan tarif parkir. Lalu mengapa ada yang mencoba menggagalkannya?" tegas Masril.

Pukul 22.30 WIB Riauaktual.com berhasil menemui Ketua Komisi I Robin Eduar yang hanya menjawab diplomatis.

"Kami hanya mendengarkan aspirasi dari Dishub dan Yabisa. Tidak ada keputusan apa pun malam ini," ujarnya singkat.

Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Menggelar Rapat Tertutup 

Ketika disinggung soal ada isu membahas perubahan Perwako yang mengatur tarif, Robin enggan membuka terang apa yang mereka bahas sejak siang hingga malam itu.

''Pada intinya kami mendukung kebijakan dari Walikota. Hari ini kami mendengarkan apa yang mereka (Dishub dan Yabisa, red) sampaikan. Itu saja,'' sebut Robin.

Namun, apakah benar tidak ada agenda tersembunyi? Mengapa rapat harus digelar tertutup hingga larut malam? Publik menunggu jawaban!

Apakah Komisi I DPRD Pekanbaru akan berpihak pada rakyat, atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan tertentu? Hanya waktu yang akan menjawab!

Sementara sebelumnya di tengah derasnya gelombang polemik, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho angkat suara. Dalam pidato perdananya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pekanbaru, Senin (3/3/2025) petang, Agung menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan goyah oleh tekanan siapa pun.

"Kami tidak hanya menurunkan tarif parkir. Kami juga akan mengkaji keseluruhan sistem perparkiran agar lebih transparan dan tidak membebani masyarakat. Kami tidak akan mundur!" tegasnya, disambut riuh tepuk tangan dari peserta sidang.

Tak hanya itu, dalam sidang tersebut, Agung dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar bahkan menayangkan ulang cuplikan video kampanye mereka, di mana mereka berjanji menurunkan tarif parkir di hari pertama menjabat.

"Hari pertama kami menjabat, hari itu juga tarif parkir kami turunkan!" suara Agung menggema dalam video, mempertegas komitmennya kepada rakyat.

#DPRD Kota Pekanbaru