Riauaktual.com - Munculnya pro kontra terkait penayangan kembali film G30S/PKI bermula dari instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia memerintahkan seluruh satuannya menggelar nonton bareng film itu bersama masyarakat. Dia berdalih pemutaran film untuk mengingatkan seluruh anak bangsa dan generasi muda, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Karena sangat menyakitkan.

"(Ya) Perintah saya, mau apa memangnya. Biarin saja (ada polemik)," tegas Gatot usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Senin (18/9).

Sejak awal Gatot sudah ngotot agar film tersebut kembali dipertontonkan ke publik. Dia tak peduli meskipun ada polemik yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, tak ada yang bisa melarangnya mengeluarkan perintah itu.

"Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, 'emangnya gue pikirin' (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ujarnya.

Gatot ngotot karena merasa pemutaran Film G30S/PKI dalam rangka menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah.

Saat rencana ini muncul, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sempat mengingatkan bahwa pelarangan terkait PKI sudah jelas dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia juga meminta agar acara nonton bareng G30S/PKI tidak dilakukan. Sebab, akan kembali memunculkan kontroversi dan permusuhan.

"‎Enggak boleh itu membangkitkan keributan lagi. Ini begitu-begitu tangkap saja. Bukan saya apa-apa. Entar ribut lagi. Saya sebagai Menhan enggak suka anak bangsa ribut sendiri. Enggak baik merusak pertahanan," kata Menhan dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9).

Menhan juga sempat mengingatkan agar tidak ada paksaan untuk ikut menonton bersama film itu. Gatot kembali ngotot bahwa tidak ada paksaan saat acara nobar film besutan Arifin C Noer itu. Dia juga menegaskan memiliki wewenang untuk menginstruksikan seluruh anak buahnya agar menonton film itu.

"Ya tanya sama Menteri Pertahanan lah. Ya sudah terlaksana kok, sudah terlaksana. Saya nanya dong? Ada yang dipaksa enggak? Enggak ada, tidak ada yang memaksakan. Kalau prajurit saya harus dipaksa, itu urusan saya" katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/7).

Bahkan Gatot berani menyindir Menteri Pertahanan. Dia menyebut Menhan tak memiliki kewenangan terhadap dia. Pemutaran film tetap dilakukan di jajaran TNI. Apalagi Presiden Jokowi tak melarangnya.

"Menteri pertahanan tidak punya kewenangan terhadap saya, kalau dari saya hanya presiden ke panglima TNI garisnya, karena prajurit saya. Makanya saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden, wong itu prajurit saya kok," katanya.

Gatot melanjutkan alasannya agar film G30S/PKI diputar kembali. Sejak era reformasi, tak ada lagi upaya yang menceritakan tentang gerakan pemberontakan seperti yang digambarkan dalam film tersebut. Tujuan pemutaran film agar tak ada lagi yang melakukan pemberontakan di masa mendatang.

"Kalau orang persepsikan lain ya silakan saja. Otaknya kan beda-beda, saya enggak ada masalah, Saya tidak akan pernah menanggapi itu yang penting saya kerjakan. Saya katakan bahwa kami punya pengalaman buruk," jelasnya.

Dia juga tidak ingin ambil pusing bila ada pihak-pihak yang menudingnya berpolitik karena meminta pemutaran film G30S/PKI. "Sekarang apa sih yang enggak dipolitisasi, kawin juga bisa dipolitisasi kok. Biarin aja," ungkapnya.

"Terus kalau tidak ada lagi siapa yang menginformasikan? Anak tumbuh dewasa, ada media sosial itu yang diterima, akhirnya tidak sadar nanti, dan sejarah kan cenderung berulang, kalau berulang kan kasihan bangsa ini," tegasnya.

Sumber : merdeka.com