Riauaktual.com - Sepulang dari Kota Batam, Walikota Pekanbaru, Firdaus langsung angkat suara terkait kericuhan antara supir taksi konvensional dengan supir angkutan umum berbasis online di Pekanbaru.

Firdaus menyebut, layanan transportasi umum masal sangat dibutuhkan di Pekanbaru, baik taksi konvensional ataupun layanan angkutan berbasis online.

"Dua-duanya kita butuh. Taksi ini resmi, sementara kita hidup di era digital. Untuk menjadikan kita cerdas dan smart tentunya kita harus gunakan teknologi, tapi tinggal bagaimana pemerintah pusat mengkombain aturan yang sudah ada,” kata Firdaus, Senin (21/8/2017).

Dikatakan Firdaus, persoalan yang terjadi di Pekanbaru ini juga terjadi secara Nasional. Untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di Pekanbaru harus ada yang menjembatani dan harus ada kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kita harus jaga dan bina agar mereka tumbuh sebagai penyedia jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi hak-hak konsumen juga harus dijaga. Kita juga tak bisa tuntut penyedia aplikasi,” ujarnya.

Dilanjutkan Wako, kalaupun Kementrian Perhubungan sudah menyatakan layanan angkutan berbasis online legal, maka Kementrian harus membuat ketentuan melalui undang-undang dan standar yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia jasa transportasi online.

“Kalau Kemenhub bilang sudah legal, ya buat ketentuannya donk. Jangan hanya legal saja. Mesti ada pedoman yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Jangan dilepas begitu saja,” kata Firdaus.

Firdaus juga menyebut, teknologi IT tidak bisa ditinggalkan ditengah kemajuan teknologi dan rencana Pemko Pekanbaru mewujudkan Pekanbaru Smart City madani. "Sekali lagi teknologi IT tidak bisa kita tinggalkan," tukasnya seraya berujar akan berdiskusi dengan Dirjen Perhubungan Darat yang mempunyai kewenangan. (Sr)