Riauaktual.com - Abrasi yang melanda pesisir Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, khususnya Rupat Utara, kini telah mencapai kategori bencana. Beberapa perkampungan dan kuburan yang dulunya berjarak ratusan meter dari bibir pantai kini telah menjadi bagian dari Laut Selat Malaka akibat abrasi.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Upaya pencegahan harus segera dilakukan agar abrasi tidak semakin meluas dan menggerus Pulau Bengkalis, salah satu pulau terluar Indonesia. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis mengadakan rapat koordinasi dan diskusi terkait penanggulangan bencana abrasi di Pulau Bengkalis dan Rupat pada Rabu (5/6/2024).

Rapat yang bertema "Model Kebijakan Kebencanaan Abrasi Berbasis Kolaborasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis" ini digelar di aula Kantor BPBD Kabupaten Bengkalis. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPBD, Hasbullah, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Supandi, dengan menghadirkan tiga narasumber dari Universitas Riau (UR): Prof. Dr. Sujianto, M.Si, Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, dan Rita Wati, SH, M.Kn, serta moderator Erzansyah, S.Ag dari BPBD.

Peserta rapat terdiri dari perwakilan berbagai instansi seperti Bappeda, DLH, Dinas PMD, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, PUPR, Dinas Perkim, Politeknik Negeri Bengkalis, beberapa camat, dan berbagai lembaga lainnya.

Hasbullah menegaskan bahwa berdasarkan UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat pada tingkat daerah. Namun, penanggulangan bencana termasuk abrasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat penggiat lingkungan, kepala desa, dan masyarakat. "Kolaborasi sangat diperlukan untuk mencari solusi dalam menanggulangi bencana abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Prof. Sujianto menyampaikan bahwa abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis dan Rupat, dapat merugikan negara baik secara ekonomi maupun geografis. Abrasi yang menyebabkan pergeseran garis pantai akan mengurangi luas wilayah Indonesia dan merugikan ekonomi masyarakat yang kehilangan kebun mereka akibat abrasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menanam mangrove atau pohon bakau yang akarnya dapat menahan gelombang dan arus laut menuju pantai, serta memasang batu pemecah gelombang.

Dr. Meyzi Heriyanto menambahkan bahwa abrasi tidak hanya menggerus pesisir, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, politik, dan geografis Indonesia. Ada lima pendekatan terhadap bencana abrasi: tatanan alam, metafisika religius, teknokratik, sosio-historikal, dan kultural subjektif. "Negara tidak bisa menyelesaikan persoalan bencana sendirian, seperti bencana abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis. Kolaborasi diperlukan dengan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan peran masing-masing pihak," katanya.

Rita Wati, SH, M.Kn, yang meneliti beberapa titik wilayah abrasi, menegaskan bahwa abrasi adalah bencana alam yang sangat memprihatinkan di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, khususnya kawasan pesisir Selat Malaka dan juga di Selat Bengkalis. Di Desa Pangkalan Batang, misalnya, abrasi telah merusak objek wisata dan kuburan masyarakat. "Abrasi tidak hanya terjadi di wilayah pesisir pantai Bengkalis yang berada di bibir Selat Malaka, tetapi juga di Selat Bengkalis," ujarnya.

Berbagai gagasan dan solusi disampaikan oleh peserta rapat, menekankan bahwa penanggulangan bencana abrasi harus menjadi prioritas agar pulau terluar ini selamat dari ancaman abrasi. Sementara itu, pihak media meminta transparansi dari semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana abrasi, agar masyarakat tahu apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak abrasi.

#BENGKALIS