Riauaktual.com - Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai sejatinya Indonesia memiliki banyak figur pemimpin berkualitas. Namun, adanya ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen, dianggapnya menghambat pengusungan para figur pemimpin berkualitas dalam Pemilu.

"Kami meyakini Indonesia ini punya banyak stok pemimpin berkualitas, tetapi diamputasi oleh ambang batas 20 persen,” ujar Fahira dalam Dialog Kebangsaan DPR RI bertajuk "Peran DPD RI dalam Percaturan Pemimpin Bangsa" di Lobby Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022) kemarin.

Fahira berpendapat salah satu tujuan demokrasi adalah mewujudkan kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik.  Ia melihat  ada kesenjangan luar biasa antara antara keinginan para pembuat UU Pemilu dengan kehendak publik luas agar ambang batas ini dihapuskan.  "Bisa dibilang persoalan besar bangsa PT 20 persen, saat ini dan sampai kapan pun saya rasa ini merupakan PR demokrasi kita," kata Wakil Ketua Kelompok DPD tersebut.

Karenanya, Fahira mengatakan Anggota DPD RI dalam beberapa tahun belakangan ini, terus berupaya memadamkan kesalahpahaman terkait PT. Fahira mengatakan keinginan dari masyarakat agar Pilpres 2024 dapat dijalankan secara lebih adil, bermartabat, serta berkualitas.

Sementara Pengamat politik Rocky Gerung mengusulkan DPD RI memiliki hak dalam membuat Rancangan Undang-Uundang (RUU). Bahkan tiap anggotanya bisa memiliki hak perorangan untuk membuat legislasi, karena Anggota DPD RI merupakan Senator. "Legislasi yang paling representatif dihasilkan oleh anggota DPD karena mereka paham betul tentang masalah di daerah masing-masing,"   ujarnya.

Sementara Praktisi Media, John Andi Oktaveri mengatakan saat ini wilayah publik masih berkutat persoalan mengenai proses demokrasi, padahal Pemilu 2024 menyisakan waktu 20 bulan lagi.

"Jadi yang ingin saya katakan di wilayah elit sibuk bisik-bisik calon presiden, sementara publik kita yang punya hak pilih selama ini seolah-olah tidak diajak lagi untuk membicarakan calon presiden ini, kita hanya menghitung kuantitatif 20 atau 25 persen suara sah secara nasional," kata John.