Riauaktual.com - Tenaga pendidik wajib menjalani vaksinasi Covid-19 sebelum memulai proses pembelajaran tatap muka (PTM). Vaksin salah satu upaya untuk menghindari penyebaran virus dilingkungan sekolah. 

Hal ini dikatakan, Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus. Ditambahkannya, saat ini proses percepatan vaksinasi kelompok tenaga pendidik atau guru terus di gesa. Apalagi saat ini sekolah tatap muka bakal digelar di Kota Pekanbaru seiring penurunan kasus covid. 

"Guru iya (syarat) untuk sekolah tatap muka. Harus vaksin," kata Firdaus, Selasa (7/9/2021). 

Menurutnya, proses vaksinasi kelompok guru hampir tuntas. Ia menyebut lebih dari 90 persen guru telah menjalani vaksinasi. Total ada 11 ribu guru yang terdaftar menjadi penerima vaksin. 

Namun masih ada yang mengalami penundaan vaksin akibat memiliki penyakit penyerta. Mereka mengalami penundaan hingga kondisi tubuh mereka memungkinkan menerima suntikan vaksin.

"Mana yang susah divaksin, ini akan segera vaksin. Karena semalam ada guru yang berhalangan karena komorbid," katanya. 

Selain guru, pelajar juga menjadi prioritas penerima vaksin. Firdaus menyebut percepatan dilakukan namun terkendala karena keterbatasan vaksin. 

"Penyaluran vaksin itu dibagi tiga. Pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ini penyaluran nya sedikit sedikit," ulasnya. 

Saat ini saja, lebih dari 100 ribu orang yang menanti suntikan vaksin dosis II. Mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan vaksin. Bahkan dikatakan Firdaus ada yang sudah menunggu lebih dari 50 hari. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas mengatakan, PTM bakal dimulai, Kamis (9/9/2021). Seluruh tingkat jenjang pendidikan di Kota Pekanbaru dapat membuka sekolah mereka. 

Dimulainya aktivitas di sekolah ini seiring Kota Pekanbaru resmi menyandang PPKM level III mulai, Selasa (7/9/2021) hingga 14 hari kedepan. Kegiatan di bidang pendidikan pun dilonggarkan seiring penurunan kasus covid-19. 

"Karena kita (Pekanbaru) sudah level III, itu sudah boleh sekolah. Kalau bisa hari Kamis ini kita mulai buka sekolah,'' katanya.

Menurutnya, sekolah negeri akan lebih dulu memulai sekolah tatap muka. Kemudian diikuti dengan sekolah swasta. Pihak sekolah harus mengikuti standar protokol kesehatan untuk dapat menyelenggarakan sekolah tatap muka. 

Ada tim dari Dinas Pendidikan yang telah turun melakukan pengecekan ke setiap sekolah. Mereka memastikan sekolah telah menyediakan fasilitas Prokes dan metode pelajaran sesuai standar Prokes. 

"Tapi sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar itu, belum kita rekomendasi kan untuk buka. Kalau negeri rata -rata sudah siap itu. Tinggal beberapa sekolah swasta lagi," terangnya. 

Untuk kapasitas kelas hanya dapat diisi 50 persen dari total siswa. Siswa dapat belajar di sekolah 2-3 jam dalam sehari. Sementara untuk masuk sekolah hanya sebanyak dua kali dalam satu minggu. 

"Aturannya kita mengacu kepada SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri," ulasnya. 

Ada 177 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 45 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang bakal lebih dulu memulai sekolah tatap muka. *