Riauaktual.com - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno tetap melantik Cokro Handoyo, sebagai Pejabat Penghulu Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Selasa (23/02/2021) bertempat di Mess Pemkab Rohil di Jalan Perwira Kota Bagansiapiapi. 

Padahal Cokro Handoyo masih berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Riau di Pekanbaru, terkait sengketa Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Leban, dengan calon penghulu nomor urut dua, Asmadi. 

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perudang-undangan yang berlaku bagi kepenghuluan, daerah dan negara NKRI," kata Cokro, menirukan ucapan H Suyatno saat pengambilan sumpah jabatan. 

Sementara pada sambutannya, Bupati Rohil H Suyatno membeberkan sebab musabab dirinya bersikukuh tetap melantik Cokro. Diakui Bupati H Suyatno, memang terjadi ketidak puasan dalam pemilihan Datuk Penghulu Tanjung Leban, beberapa bulan yang lalu.   

"Terjadi ketidak puasan dalam pemilihan Datuk Penghulu beberapa minggu dan beberapa bulan lalu. Intinya kita menjalankan tugas bersama-sama sesuai aturan yang berlaku itu kita jalani saja. Sekali lagi saya tegaskan bila mana ada sengketa pilpeng, sengketa tetap berlanjut, pelantikan juga tetap berlanjut," kata Bupati H Suyatno.  

Sebelum dilangsungkan pelantikan, kata Bupati Suyatno, ada sedikit mis komunikasi antara tergugat dan penggugat di rumah Bupati Suyatno di Jalan Madrasah.

"Tadi ini sudah dijelaskan secara detail di rumah saya. Jika nanti incrah dari pengadilan PTUN maka mau tidak mau harus dilaksanakan disebabkan sebagai konsekwensi dari pilpeng kemarin. Ini menunjukan keberhasilan tahap pertama. Selanjutnya nanti akan kita pikirkan," ucap Suyatno. 

Pelantikan dihadiri Setda HM Job Kurniawan, Asisten, Camat Kubu, Kapolsek Kubu, dan lain-lain. Sebagai mana diketahui PTUN Riau di Pekanbaru juga sudah memutuskan agar pelantikan dilakukan penundaan.