Surat edaran Disdik Riau

Dikabarkan Lakukan Pungutan, Ini Penjelasan Ketua Komite SMKN 2 Tembilahan

Selasa,17 September 2019 - 17:18:08 WIB Di Baca : 398 Kali

Riauaktual.com  - Kepala Sekolah SMKN 2 Tembilahan Kota yang berada di Jalan SKB Tembilahan dikabar mengambil pungutan terhadap siswa baru dengan total sebesar Rp 1.970.000.

Hal ini dinilai menentang surat Dinas Pendidikan Provinsi Nomor 800/Disdik/1.3/2019/10095 yang menyatakan tidak boleh ada pungutan dan jika ada harus berpedoman dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite SKMN 2  Drs. Moh Zainuri saat dikonfirmasi awak media membantah hal tersebut. 

Loading...

"Surat kepala dinas pendidikan itu, saya garis bawahi, dilarang memungut apapun dari siswa tujuannya agar siswa fokus belajar. Jika biasa seperti tanggal 10, siswa disuruh kalau tidak bayar SPP, mulai september ini tidak dipungut apapun kepada siswa," katanya, Senin 16 September 2019.

Dijelaskan bahwa telah diadakan rapat Komite SMA/SMK se Inhil, ternyata komite keberatan jika tidak ada lagi keterlibatan masyarakat.

"Tidak boleh dari siswa, kalau oleh masyarakat dibolehkan, Sesuai dengan permendi no 75 tahun 2016. Disitu komite menggalang dana, hasil dari forum tadi memutuskan, mulai september ini segala kebutuhan yang belum terpenuhi oleh bos diserahkan kepada komite" tambahnya.

Dan disini lanjutnya, kami sebagai komite sekolah musyawarah bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi yang tidak mampu kami bebaskan dari sumbangan atau sebagainya, sementara orang tua siswa yang mampu silahkan memilih opsi secara sukarela sesuai dengan kemampuan

"Sementara untuk pakaian yang Rp 1,5 juta, itu untuk anak-anak sebanyak 7 stel lengkap celana dan bajunya. Bagi yang mampu menyediakan bagi anaknya, silahkan buat sendiri. Bagi yang tidak mampu, maka bisa menyerahkan kepada sekolah untuk kebutuhan pakaian ini dengan surat pernyataan bahwa tidak mampu mengurus sendiri dan diserahkan kepada sekolah. Pembayarannya juga bisa diangsur sesuai dengan kemampuan," katanya.

Sedangkan pembayaran untuk kegiatan MPLS, Osis dan lainnya sebagaimana tertulis, tidak ada kode anggaran kode anggaran pengunaan dana Bosnas maupun Bosda untuk itu.

"Disinilah kebijakan komite yang telah dimusyawarahkan dan disepakati kepada seluruh wali murid. Untuk diketahui, operasional siswa SMK untuk setahun sekitar Rp 4,2 juta, sementara dana bos baik pusat maupun daerah hanya 1,6. Disinilah partisipasi wali murid yang mampu untuk terlibat demi pendidikan," imbuhnya. (Wan)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...