Pansus Penyertaan Modal Kepada PT. BSP Gelar Rapat Membahas Hasil Konsultasi.

Digesa, Pansus Penyertaan Modal Kepada PT BSP Gelar Rapat Membahas Hasil Konsultasi

Minggu,19 Mei 2019 - 17:26:36 WIB Di Baca : 196 Kali

Riauaktual.com - Pansus Ranperda Penyertaan Modal kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang diketuai oleh Indrawan Sukmana bersama anggotanya dan OPD terkait melakukan rapat pada, Senin (13/5) pekan lalu di ruang rapat gedung DPRD kabupaten Bengkalis.

Rapat yang dilakukan pansus adalah membahas hasil dari konsultasi Pansus setelah mendapatkan masukan dan penjelasan dari PT BSP dan Dirjen Bina Keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berencana untuk menyertakan modal di PT BSP sebesar 30 Milyar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bengkalis. Perlu keseriusan pihak Pansus bersama OPD terkait melakukan pembahasan terkait isi  Ranperda sebelum disahkan.

Seperti yang dikatakan ketua pansus dalam Rapat ?askah akademis menjadi lampiran penting sesuai dengan ketentuan yang ada.

Loading...

"Sedangkan pada bab I sudah di jelaskan Bumi Siak Pusako adalah Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha milik Beberapa Daerah yang kepemilikan sahamnya terdiri dari 60% Pemerintah Kabupaten Siak, 15% Pemerintah Provinsi Riau, 10% Pemerintah Kabupaten Bengkalis,"ungkap H Azmi Fatwa anggota Pansus seraya menilai PT BSP merupakan perusahaan yang membawa keuntungan.

Selanjutnya  anggota DPRD Adihan menganggap bahwa analisis investasi ini sangat dibutuhkan, karena dari analisis investasi pihak yang berkompetensi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menilai layak atau tidaknya memasukkan dana. 

"Saya rasa dengan cara ini kita perlu juga studi banding, belajar ke daerah-daerah yang investasinya sudah jalan. Kita harus mengkaji lagi sebelum mengambil keputusan. Tidak ada salahnya kita memperdalam pengetahuan kita," kata Adihan.

Sementara Kabag Ekonomi menyampaikan mengenai analisis investasi memang belum dianggarkan di dalam APBD Murni, tetapi jika sudah disepakati maka bisa dimasukkan di dalam APBD Perubahan untuk dianggarkan.

"Analisis investasi ini berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012, dengan melakukan tahap ini artinya kita mengikuti tahapan-tahapan hukum yang ada, sehingga ketika Ranperda nantinya disahkan tidak ada dampak hukum di belakang hari," ungkapnya. (Inf/put)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...