foto : internet (Arwin As )

Mantan Bupati Siak Dijadikan Tersangka, Dugaan Pemalsuan SK Menhut

Jumat,03 Mei 2019 - 20:22:00 WIB Di Baca : 3285 Kali

Riauaktual.com - Kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) nomor 17/kpts-II/1998, terus bergulir. Perkembangannya, mantan Bupati Siak, Arwin As kini menyandang status tersangka. 

Penetapan tersangka ini ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. 

Hal ini diketahui, berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan Polda Riau ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Dimana didalam SPDP itu, tertera nama Arwin As. 

Loading...

Muspidauan selaku Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya SPDP didalamnya tertera nama Arwin As. 

Ia mengatakan, SPDP itu telah diterima beberapa waktu yang lalu. ''Benar SPDP tersangka berinial A (Aswin, red) sudah kita diterima dari Polda (Riau),'' ungkap Muspidauan, Jum’at (3/5/2019) ini. 

Langkah selanjutnya, pihaknya sedang menunggu proses pelimpahan berkas perkara mantan Bupati Siak dua periode dari penyidik Polda Riau. Setelah melalui proses pelimpahan, selanjutnya Jaksa Peneliti akan menelaah berkas perkara untuk memeriksa kelengkapan persyaratan material maupun formil.  

''Untuk berkas masih di penyidik, belum dilimpahkan ke kita,'' ujar Muspidauan. 

Sebelumnya, dalam kasus ini, juga telah ditetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Siak, Teten Effendi. Kemudian, Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI), Suratno Konadi.  

Untuk dua tersangka diatas, diketahui sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negari (PN) Kabupaten Siak. Saat dilakukan persidangan, Kamis (2/5/2019) kemarin, Arwin As tampak hadir dengan status sebagai saksi.  

Saat itu, JPU menyatakan, bahwa Arwin As telah ditetapkan Polda Riau sebagai tersangka. 

Sebelumnya, kasus ini naik ke ranah hukum. Setelah adanya laporan warga bernama Jimmy ke Polda Riau. Dalam laporan yang diterima, PT DSI mengaku dan mengklaim lahan kebun milik masyarakat yang dikelola PT Karya Dayun sebagai miliknya dengan menunjukkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Dalam proses penelitian surat Dictum Kesembilan. Diketahui, bahwa sebenarnya PT DSI tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan itu, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya. 

Sesuai fakta dilapangan, PT DSI tidak memanfaatkan. Bahkan surat keputusan Menhut tersebut, digunakan untuk menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 dan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 untuk lahan seluas 8.000 hektare. Dimana izin yang diberikan itu berada di atas lahan milik pelapor seluas 82 hektare yang terletak di Desa Dayun. 

Selain itu dalam penanganan kasus tersebut, Polda Riau sempat menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas tersangka Suratno Konadi atas tindak pidana dugaan membuat surat palsu. Surat penetapan DPO Polda Riau tersebut dengan nomor DPO/12/III/2019/reskrimum. Lantaran, Suratno Konadi mangkir dari panggilan penyidik sebanyak tiga kali sejak ditetapkan tersangka. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...