Riauaktual.com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menyebut, ada empat faksi yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Untuk memuluskan hal itu, mereka memanfaatkan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat.

Di antaranya, isu komunisme dan rasisme Papua dengan mengaitkan kematian warga kulit hitam Amerika Serikat, George Floyd.

Mereka juga memanfaatkan potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable (tidak terhindarkan) pandemi Covid-19.

“Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara,” ungkap Boni dilansir RMOL, Kamis (4/6/2020).

Dia menegaskan, isu yang mereka gunakan itu adalah instrumen dalam melancarkan serangan politik untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang sah.

Boni Hargens juga menyebut bahwa kelompok ini sejatinya adalah barisan sakit hati.

Apa yang sedang mereka rancang, sambungnya, bukan dalam konteks dendam politik, melainkan sebagai upaya untuk mengacaukan negara sekaligus memburu rente.

Boni lantas memberikan petunjukan empat faksi yang hendak melakukan kudeta terhadap pemerintah sebagaimana ia maksud.

Pertama, adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024.

Lalu kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi.

Selain itu, juga ada ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang ingin mendirikan negara syariah.

Terakhir, ada juga keterlibatan barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang.

Atas alasan itu, Boni lebih sreg menyebut empat faksi itu sebagai ‘laskar pengacau negara’.

Mereka hanya ingin merusak tatanan demokrasi dan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis.

Selain itu, Boni juga menyebut mereka ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara.

“Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Boni menyebut bahwa ada bandar menengah dampai bandar papan atas di balik gerakan kelompok pengacau ini.

“Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu. Bandar papan atas, ya tak perlu saya sebutkan di sini,” katanya berteka-teki.

Boni juga menyangkankan manuver Din Syamsuddin dan Refly Harun yang menurutnya ikut di dalam gerakan itu.

“Beliau (Din Syamsuddin) panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang. Tak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih,” ujarnya.

Menurutnya, negara butuh negarawan dari segala lapisan agar bisa menjadi bangsa besar.

“Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat. Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik,” jelas Boni Hargens.

Dia mempertanyakan Refly Harun yang galak setelah tidak lagi menjadi komisaris BUMN.

“Jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik sikap kritisis beliau terhadap pemerintah,” pungkasnya.