JAKARTA (RA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar dokumen sejarah lapuk, melainkan gagasan fundamental yang menjadi fondasi persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Muzani dalam Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Muzani mengatakan NU lahir dari Gejolak Global tahun 1926 dan dirumuskan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari saat dunia Islam mengalami krisis pasca-runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah.
"Sejak awal, NU didesain bukan sebagai ancaman, melainkan solusi keumatan dan perekat bangsa," katanya.
NU juga terbukti konsisten berada di garis depan setiap kali NKRI terancam perpecahan. Salah satu contoh ijtihad politik keagamaan monumental adalah penetapan gelar Waliyul Amri bi al-Dharuri bi al-Syaukah kepada Presiden Soekarno pada 1953 demi menjaga stabilitas negara.
"Qanun Asasi ini adalah semangat filosofi yang hidup sepanjang zaman. Indonesia sangat beruntung memiliki Nahdlatul Ulama dan Qanun Asasi."
Muzani menegaskan kiprah santri dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah membuktikan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman.
"KH Hasyim Asy'ari menyadari perjuangan tak cukup hanya dengan senjata, tetapi juga harus lewat instrumen politik," katanya.
Muzani menyoroti tempat digelarnya acara yang dulunya merupakan Gedung GBHN, tempat MPR menentukan arah bangsa dan mengamandemen UUD NRI 1945.
"Membahas Qanun Asasi di lokasi ini dinilai sangat tepat karena nilainya yang sama-sama mendasar bagi bangsa, " katanya.
