PEKANBARU (RA) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Provinsi Riau hingga akhir Desember 2025 menunjukkan capaian yang solid. Realisasi penerimaan APBN tercatat melampaui target, sementara defisit anggaran berhasil ditekan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan bahwa hingga Desember 2025, realisasi penerimaan APBN di Riau mencapai Rp26,35 triliun atau 129,16 persen dari target, tumbuh 17,41 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Capaian penerimaan ini tidak terlepas dari kinerja positif sektor kepabeanan dan ekspor, meskipun di sisi lain penerimaan pajak masih mengalami tekanan," ujar Heni dalam konferensi pers kinerja APBN Regional Riau, Rabu kemarin.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Riau mencapai Rp31,98 triliun atau 95,43 persen dari pagu, dengan kontraksi 2,89 persen (yoy). Menurut Heni, penurunan belanja terutama terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat yang terdampak efisiensi anggaran serta penyesuaian pagu dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada sisi perpajakan, penerimaan pajak hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp15,81 triliun, terkontraksi 6,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya penerimaan PPh yang turun 15,92 persen dan PPN sebesar 8,44 persen. Meski demikian, Heni menekankan bahwa masih terdapat sektor pajak yang tumbuh signifikan.
"Penerimaan PBB dan pajak lainnya justru mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 17,20 persen dan bahkan 2.809,29 persen secara tahunan," jelasnya.
Berbeda dengan pajak, kinerja Bea dan Cukai justru menunjukkan tren sangat positif. Hingga akhir 2025, penerimaan Bea Cukai mencapai Rp9,20 triliun, melonjak 143,38 persen (yoy). Lonjakan ini sejalan dengan peningkatan volume ekspor, khususnya komoditas CPO dan turunannya, yang pada Desember 2025 meningkat dari 1,1 juta ton menjadi 1,6 juta ton.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp1,33 triliun, terkontraksi 23,11 persen (yoy) akibat penurunan PNBP lainnya. Namun, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,35 persen.
Untuk belanja negara, tercatat mencapai Rp31.982,59 miliar atau terkontraksi 2,89 persen dibanding 2024 (y-o-y). Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan kontraksi 16,90 persen seiring dengan menurunnya pagu anggaran dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya efisiensi anggaran.
Transfer ke Daerah menjadi penopang utama. Hingga akhir Desember 2025, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp23,95 triliun atau tumbuh 2,93 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 7,74 persen dan DAK Non Fisik sebesar 18,34 persen.
Dengan kondisi tersebut, APBN Regional Riau hingga Desember 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp5,64 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,49 triliun.
Selain kinerja fiskal, Heni juga menyoroti perkembangan sektor perdagangan. Neraca perdagangan Riau pada November 2025 mencatat surplus sebesar USD1,53 miliar. Secara kumulatif hingga November 2025, surplus neraca perdagangan Riau mencapai USD17,71 miliar, dengan kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 7,23 persen.
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Desember 2025 telah mencapai Rp9,60 triliun atau 96,29 persen dari plafon, menjangkau 113.077 debitur. Sementara penyaluran Ultra Mikro (UMi) terealisasi Rp392,20 miliar, melampaui target hingga 161,28 persen, dengan total 58.333 debitur.
"Capaian ini mencerminkan peran APBN yang terus hadir menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan melalui penguatan ekspor dan dukungan terhadap UMKM," tutup Heni Kartikawati.
