PEKANBARU (RA) - Kinerja APBN Regional Provinsi Riau pada awal tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup menantang. Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.067,07 miliar atau mengalami kontraksi 11,70 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh melemahnya penerimaan dari sektor bea dan cukai.
"Kontraksi pendapatan negara pada awal tahun ini dipicu oleh turunnya penerimaan Bea Cukai yang mengalami penurunan cukup dalam hingga 35,43 persen secara tahunan," ujar Heni, Rabu (25/2/2026).
Meski demikian, penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja positif. Realisasi pendapatan pajak mencapai Rp1.373,78 miliar atau tumbuh 15,42 persen (y-o-y).
"Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20,05 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik 24,31 persen," tambahnya.
Namun, Heni mengingatkan bahwa masih terdapat beberapa jenis pajak yang perlu menjadi perhatian. "Penerimaan PBB dan pajak lainnya justru mengalami kontraksi yang cukup signifikan, sehingga perlu diwaspadai ke depan," jelasnya.
Di sisi lain, penerimaan dari Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp595,41 miliar, turun 35,43 persen (y-o-y). Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan cukai sebesar 85,89 persen serta bea keluar yang turun 36,14 persen.
Kondisi tersebut terjadi akibat menurunnya tonase ekspor serta perubahan penggunaan kolom tarif bea keluar untuk CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menunjukkan pertumbuhan. Hingga akhir Januari 2026, PNBP terealisasi sebesar Rp98,76 miliar atau meningkat 21,67 persen (y-o-y), didorong oleh kenaikan PNBP lainnya yang tumbuh 31,07 persen.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di Riau mencapai Rp2.838,51 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 40,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Belanja pemerintah pusat meningkat 39,11 persen, didorong oleh kenaikan belanja pegawai sebesar 27,56 persen dan belanja barang yang melonjak hingga 105,69 persen," ujarnya.
Dengan kondisi pendapatan yang terkontraksi dan belanja yang meningkat, APBN Regional Riau hingga akhir Januari 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp771,44 miliar. Angka ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang masih mencatatkan surplus Rp321,66 miliar.
Di sektor eksternal, kinerja perdagangan Riau masih menunjukkan hasil positif. Pada Desember 2025, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD2,019 miliar dengan nilai ekspor mencapai USD2,158 miliar dan impor sebesar USD139,15 juta.
"Secara kumulatif sepanjang 2025, surplus neraca perdagangan Riau mencapai USD19,73 miliar dengan kontribusi ekspor terhadap nasional sebesar 8,19 persen," katanya.
Heni menambahkan bahwa fluktuasi harga komoditas, khususnya Crude Palm Oil (CPO), masih menjadi faktor penting yang memengaruhi perekonomian daerah.
"Pergerakan harga CPO sangat mempengaruhi harga Tandan Buah Segar di tingkat petani," ujarnya.
Seiring dengan membaiknya kondisi sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) juga kembali meningkat menjadi 188,87 pada awal tahun, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan.
