Legislator Gerindra : Perlu Kajian Teknis Atasi Infrastruktur di Kawasan Batutulis

Legislator Gerindra : Perlu Kajian Teknis Atasi Infrastruktur di Kawasan Batutulis
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Batutulis, Bogor, Rabu (17/9/2025).

JAKARTA  (RA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan perlunya kajian teknis menyeluruh untuk menangani dampak longsor dan permasalahan infrastruktur di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, proyek underpass yang semula dimaksudkan untuk memperlancar mobilitas justru menimbulkan persoalan baru karena tidak memperhitungkan kontur tanah dan kondisi geologi setempat.

"Perencanaan yang dulu tidak sesuai dengan kontur tanah yang ada di sini. Ini kan daerah dengan mata air yang banyak, curah hujan tinggi, dan tanah bergerak. Kalau tidak dikaji secara mendalam, maka hasilnya seperti sekarang: niatnya baik, tapi menimbulkan masalah,” kata Roberth saat agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Batutulis, Bogor, Rabu (17/9/2025).

Sebagai informasi, Bogor dikenal sebagai wilayah dengan curah hujan tahunan tinggi, mencapai 2.500–5.000 mm, sehingga sangat rawan pergerakan tanah.

Data BPS mencatat, Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat masing-masing memiliki 14 titik mata air, sementara secara keseluruhan Kabupaten Bogor memiliki sekitar 201 mata air dan 95 situ.

Kondisi geografis ini membuat pembangunan tanpa mitigasi teknis yang matang rentan menimbulkan bencana.BNPB mencatat lebih dari 50 kejadian longsor terjadi di Jawa Barat sepanjang Januari–Juli 2025, dengan Kota Bogor dan Sukabumi termasuk wilayah paling sering terdampak.

Bahkan, longsor pada Agustus 2025 melanda lima desa di Kabupaten Bogor dan mengakibatkan 39 jiwa terdampak serta 10 jiwa mengungsi.

Sebab itu, Roberth mendesak agar kementerian terkait bersama tim teknis segera melakukan kajian ulang berbasis hasil laboratorium, analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta studi geoteknik.

Langkah krusial itu, menurut Roberth, agar proyek perbaikan infrastruktur tidak kembali menemui hambatan serupa. “Setiap pembangunan harus ada kajiannya, ada hasil lab, ada AMDAL.

"Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman (mitra Komisi V DPR RI). Jangan sampai maksudnya baik, tapi karena kurang kajian, justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

#DPR/MPR RI

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index