Perwakilan Masyarakat Desa Nyiur Ngadu Ke Komisi II DPRD Inhil Soal Keberadaan PT K3

Perwakilan Masyarakat Desa Nyiur Ngadu Ke Komisi II DPRD Inhil Soal Keberadaan PT K3

Riauaktual.com - 5 orang yang mengaku perwakilan masyarakat Desa Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil yang berada di jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (28/8/17).

Kedatangan sekelompok masyarakat diterima oleh Wakil Ketua komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan yang didampingi anggita Komisi II, M Wahyuddin dan Alfian.

Kepada para wakil rakyat itu, H Ali selaku juru bicara masyarakat menyampaikan jika perkebunan kelapa masyarakat sedang terancam dengan menyebarnya hama kumbang yang merusak kelapa paska kedatangan PT krisna Kerta Kencana.

"Saat ini sudah banyak pokok kelapa yang rusak akibat hama kumbang. Sudah ada kami dikasih pestisida untuk menangani hama kumbang, namun hingga kini kumbang masih menyebar, " katanya.

Sementara itu, Harudi dari Parit 5 Desa Nyiur menyampaikan jika sampai saat ini hama kumbang sudah menyebar sekitar 20 hektar perkebunan kelapa masyarakat.

"Kami takut jika persoalan ini akan membuat kebun kami rusak semua. Jika itu terjadi, kami mau makan apa pak," ungkapnya.

Selain mengadukan terkait hama kumbang, masyarakat juga mengeluh karena merasa terancam dengan tindakan PT Krisna Kerta Kencana (K3). Perusahaan memasang patok-patok tanda di kebun kelapa mereka yang produktif.

Tindakan yang dilakukan oleh PT K3 ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Masyarakat khawatir kebun kelapa mereka diklaim sebagai wilayah perusahaan.

"Saat kami protes, pihak perusahaan menjelaskan tunggu 3 bulan, setelah orang dari Jakarta datang, terserah mau diapakan patok tersebut, " katanya.

Menanggapi keluhan masyarakat itu, Edi Gunawan mengarahkan kepada masyarakat untuk rapat dulu bersama masyarakat lainnya. Rapat itu bertujuan agar masyarakat satu pendapat nantinya dalam menyikapi persoalan ini.

"Juga dalam rapat bisa jelas poin apa saja yang dikeluhkan masyarakat. Kemudian kirim surat ke PDRD berdasarkan hasil rapat baru agar bisa kami carikan solusi permasalahannya," katanya. (suf)

 

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index