Riauaktual.com - Pemerintah telah resmi membuka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017. Sebanyak 19.210 formasi pun sudah disiapkan di sejumlah lembaga atau kementerian. Pendaftarannya sendiri dilakukan mulai Selasa 1 Agustus hingga Kamis 31 Agustus 2017 melalui sistem daring (online).

Dari 19.210 lowongan CPNS yang dibuka pemerintah pada tahun ini, rinciannya adalah 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini formasi calon hakim. Kemudian 17.526 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk formasi penjaga tahanan atau sipir, analis imigrasi, dan penjabat teknis.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri telah menyiapkan infrastuktur pendaftaran CPNS online tersebut. Pihak Kemenpan-RB pun berharap pelaksanaan pendaftaran CPNS 2017 berjalan dengan baik dan lancar.

"Secara umum seluruh infrastruktur, aplikasi, dan jaringan website SSCN BKN sudah dinyatakan siap. Kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar," kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, sebagaimana dikutip dari okezone Kamis 3 Agustus 2017.

Ia menambahkan, sampai pukul 15.00 WIB kemarin sudah ada sekira 5.400 akun yang masuk untuk melakukan pendaftaran dan 3.961 di antaranya telah mengunggah dokumen. "Per jam 03.00 tadi, ada 5.400 akun yang masuk untuk daftar, dan 3.900 sudah melengkapi alias mengunggah data dengan lengkap," ujarnya.

Ridwan menambahkan, pada hari pertama pendaftaran, situs https://sscn.bkn.go.id dapat diakses dengan baik dan tidak down. "Website pendaftaran alhamdulillah lancar, meskipun website resmi BKN sempat down. Tapi kesimpulan secara keseluruhan alhamdulillah baik, dan 80 persen hanya terkendala NIK," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Komunikasi Publik (HKIP) Kemenpan-RB Herman Suryatman sudah mengingatkan agar calon pelamar selalu cermat serta tidak terburu-buru dalam melakukan pendaftaran. Sebab, masih bisa dilakukan di hari-hari berikutnya sebelum pendaftaran ditutup. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi penumpukan ketika melakukan pendaftaran secara daring.

Selain itu, pemerintah juga kembali mengingatkan bahwa pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi dalam satu periode pelaksanaan seleksi. Sebagai contoh, pelamar yang berpendidikan S-1 hukum yang telah mendaftar di Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mendaftar di Mahkamaha Agung (MA).

Apabila di Kemenkumham telah mendaftar pada jabatan analis keimigrasian pertama, tidak boleh mendaftar di jabatan lain seperti analis hukum. Selanjutnya apabila pada jabatan analis keimigrasian pertama telah mendaftar pada jenis formasi cumlaude, tidak boleh mendaftar pada jenis formasi umum, formasi disabilitas, dan formasi putra/putri Papua serta Papua Barat.